tirto.id - Ratusan orang di Thailand turun ke jalan untuk melakukan reformasi kerajaan. Mereka menentang keputusan pengadilan tinggi yang menyatakan: menyerukan reformasi sama saja dengan upaya menggulingkan monarki di negara itu.
Seperti disiarkan Aljazeera, Mahkamah Konstitusi mengatakan pada hari Rabu, tiga pemimpin protes telah membuat pidato yang bertujuan "menggulingkan monarki konstitusional".
Di sisi lain, keputusan pengadilan yang tidak menghasilkan hukuman pidana bagi para pemimpin protes, telah mengakibatkan keputusan itu mengecilkan ruang yang sudah sempit bagi para aktivis yang berkampanye untuk reformasi monarki.
Pada hari Minggu lalu, pengunjuk rasa berkumpul di distrik perbelanjaan utama Bangkok. Mereka menentang keputusan tersebut dan tidak menginginkan monarki absolut.
Seorang pemimpin protes, Thatchapong Kaedam berteriak: “Kami tidak menggulingkan negara ini. Reformasi adalah untuk membuatnya lebih baik.” Di saat yang sama, para demonstran melambaikan plakat yang mengatakan “Reformasi tidak sama dengan penggulingan.”
Dalam unjuk rasa itu, polisi sempat bentrok dengan beberapa demonstran. Mereka menembakkan peluru karet dan mengenai satu pengunjuk rasa, dadanya berdarah. Korban itu juga sudah dilarikan ke ambulans.
Menurut Pusat Darurat Erawan kota, setidaknya dua orang terluka, walaupun tidak ada rincian yang diberikan tentang kondisi mereka. Sebelumnya, polisi sudah memperingatkan para pengunjuk rasa agar tidak berkumpul.
"Kami ingin publik fokus pada bagaimana menggunakan hak dan kebebasan mereka tetapi tidak melanggar hukum yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara kepolisian Bangkok Jirasat Kaewsangake.
Keputusan Pengadilan Atas Protes
Sementara itu, BBC News melaporkan, pengadilan tinggi Thailand memutuskan kalau seruan tiga pemimpin protes untuk mereformasi monarki sama saja dengan upaya penggulingkan sistem politik.
Menurut pengadilan, pidato yang dibuat para aktivis terhadap protes massal tahun lalu tidak konstitusional. Putusan itu telah membuka jalan bagi tuduhan makar terhadap ketiganya, meskipun mereka membantah telah melakukan kesalahan.
Hukum lese-majeste Thailand telah melarang warga menghina monarki dan ini adalah salah satu aturan yang paling ketat di dunia.
Hakim di mahkamah konstitusi dalam siaran putusan di televisi telah menggambarkan monarki sebagai "pilar utama yang tidak bisa ditinggalkan oleh kerajaan."
"Setiap tindakan yang berusaha untuk melemahkan atau melemahkan institusi menunjukkan niat untuk menggulingkan monarki," kata mereka.
Editor: Iswara N Raditya
