Suhendra

Sejak 2004 sudah ada tujuh nama pemenang sebagai walikota terbaik versi The City Mayors Foundation. Nama-nama Indonesia sempat masuk nominasi, rekor tertinggi diraih Joko Widodo di peringkat ketiga pada 2012.

Kasus Sipadan dan Ligitan bermula pada 1969, kemudian berakhir pada 2002 setelah ada keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan kedua pulau itu sah menjadi milik Malaysia.

PT Pos Indonesia masih bertahan di tengah beragam gempuran era digital. Nasibnya jauh lebih baik dari perusahaan pos AS yang nyaris bangkrut. Mereka memakai resep perusahaan pos Jepang yang mendiversifikasi bisnisnya. Melalui transformasi bisnis, BUMN pos ini berhasil bertahan di tengah perubahan zaman. PT Pos sempat mengalami masa suram pada periode 2000-2008.

BMKT merupakan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 tahun.

Di negara-negara maju, e-voting menuai beragam hasil. Ada yang sukses, ada yang kapok seperti Belanda dan Jerman. E-voting juga bukan barang baru di negara berkembang. Indonesia baru tahap rencana untuk menerapkan e-voting secara nasional. Namun, tahap uji coba di tingkat lokal mulai diberlakukan.

Teknologi Pemilu dengan sistem elektronika muncul di Amerika Serikat (AS) pada 1960 sebagai sebuah mesin hitung Pemilu hingga era 1990-an

Kebun binatang dibangun untuk sarana konservasi dan pengembangbiakan hewan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir tujuan mulia itu tercoreng. Deretan peristiwa hewan yang terlantar, kurus kering tak terurus hingga meregang nyawa menghiasi pemberitaan media. Selain kasus kematian hewan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) Jawa Timur beberapa tahun lalu, kini Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat juga mengalami hal sama. Ada apa dengan kebun binatang?

Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) didirikan pada 5 November 1969 di Jakarta oleh para tokoh kebun binatang di Indonesia.

Tahun 2016 merupakan periode penegakan hukum bagi wajib pajak yang tak patuh. Upaya penegakan hukum digalakkan dengan tindakan paksa badan (gijzeling). Tujuannya apa lagi kalau bukan demi mengejar target setoran kas negara yang kedodoran. Target pajak tahun ini mencapai Rp1.360 triliun. Angka ini lebih tinggi 28 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 yang hanya Rp1.050 triliun. Gijzeling baru digencarkan lagi pada 2015, ketika tunggakan pajak menggunung.

Dasar hukum Ditjen Pajak dalam melakukan gijzeling adalah  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.