"Perlu akan ada amnesti data karena ini berlangsung sudah lama sekali. Konsepnya ya sudahlah yang lama biarkan, kita start mulai sekarang, yang lama masuk arsip," ujar Moeldoko.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan rencana pemotongan Rp3 triliun tersebut relatif kecil dan tidak akan mengganggu stabilitas dana desa.
Mengakui kesalahan dibarengi BPS mengeluarkan data dengan metodologi baru, menurut Said, langkah awal yang berani pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional.
Menteri ESDM mengatakan BBM Satu Harga diwujudkan secara bertahap dengan diawali membangun SPBU di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran BBM hingga tingkat kecamatan.