Shintaloka Pradita Sicca

Pesawat Lion Air JT-610 layak terbang menurut pihak maskapai.

"Tapi kami masih klarifikasi dan tetap berharap kemungkinan terbaik," ujarnya.

BI menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada titik 5,2 persen cukup baik.

Kenaikan harga Pertamax dan cabai diprediksi pengaruhi inflasi Oktober.

Pemerintah perlu membuat terobosan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi turun pada semester III 2018.

Dari sisi usaha di luar konstruksi, pendapatan Jasa Marga tercatat sebesar Rp7,13 triliun.

Sektor pariwisata masih menghadapi kendala pada aspek transportasi.

Bank BTN mencatat kredit yang telah disalurkan sebesar Rp 220,07 triliun per triwulan III/2018.

Perbaikan data BPS dinilai menjadi momentum baik bagi pemerintah memperbaiki data pangan, khususnya beras yang selama ini kurang baik.

Sebanyak 503 debitur terdampak bencana di Sulawesi Tengah, mendapatkan fasilitas restrukturasi dari Bank BTN.

Mengakui kesalahan dibarengi BPS mengeluarkan data dengan metodologi baru, menurut Said, langkah awal yang berani pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional.

"Perlu akan ada amnesti data karena ini berlangsung sudah lama sekali. Konsepnya ya sudahlah yang lama biarkan, kita start mulai sekarang, yang lama masuk arsip," ujar Moeldoko.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan rencana pemotongan Rp3 triliun tersebut relatif kecil dan tidak akan mengganggu stabilitas dana desa.

Menteri ESDM mengatakan BBM Satu Harga diwujudkan secara bertahap dengan diawali membangun SPBU di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran BBM hingga tingkat kecamatan.

Pemerintah sudah selesai membangun 7 PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan.

"Apa yang sudah kami lakukan saat ini telah mendukung daya saing. Walaupun baru kecil peringkat daya saing kita dari 47 ke peringkat 45," ujar Basuki.

Darmin mengatakan, pemerintah juga telah mengadakan pendidikan vokasi demi meningkatkan pembangunan ekonomi.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, pihaknya akan mengkaji wacana soal iuran BPJS kesehatan.

Sri Mulyani menerangkan bahwa utang negara dalam APBN selama masa pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk program produktif.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdalih bahwa alokasi dana kelurahan ini cukup mendesak untuk menjaga keharmonisan antar-pemerintah daerah.