Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Senin, 8 Jun

Gempa M7,7 Mindanao, BMKG: Tsunami Terdeteksi di 3 Lokasi RI

BMKG mendeteksi gelombang tsunami 9-18 cm di Pulau Siau, Maluku Utara, dan Melonguane imbas gempa M7,7 Mindanao. Warga diminta tetap siaga.
Hukum
Jumat, 5 Jun

RUU Polri: Guru Besar UPI Soroti Batas Usia & Wewenang Kompolnas

Guru Besar Hukum UPI Cecep Darmawan desak penguatan wewenang hingga pelonggaran syarat usia keanggotaan Kompolnas dalam draf revisi RUU Polri di DPR.
Hukum
Jumat, 5 Jun

RUU Polri: Polisi di Jabatan Sipil Wajib Jadi ASN atau Kembali

RUU Polri juga menyebut anggota kepolisian dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.
Politik
Jumat, 5 Jun

Draf RUU Polri, Usia Pensiun Kapolri Diusul Jadi 63 Tahun

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 30 draf RUU Polri yang dipublikasikan melalui laman Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Hukum
Jumat, 5 Jun

DPR Usul RUU Polri Atur Polisi Aktif di Ormas & Perguruan Silat

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.
Politik
Jumat, 5 Jun

Isu Masuk Kabinet Prabowo, Said Iqbal: Tunggu Pengumuman Resmi

Said Iqbal memberi sinyal akan mengemban tugas di bidang ketenagakeraan bila resmi masuk kabinet Prabowo-Gibran.
Sosial Budaya
Kamis, 4 Jun

BGN Bantah Kabar Penghentian Penyaluran Dana Program MBG ke SPPG

BGN menegaskan kabar tersebut tidak benar dan seluruh layanan program MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sosial Budaya
Kamis, 4 Jun

Dokter Boyke Desak Adanya Wajib Skrining HIV di Lapas

Dokter Boyke mengungkap adanya risiko kekerasan seksual di lingkungan lapas, baik terhadap narapidana laki-laki maupun perempuan.
Hukum
Kamis, 4 Jun

Restorative Justice Dinilai Sulit di RI karena Terlalu Heterogen

Adrianus menilai terjadi pergeseran pemaknaan RJ menjadi sekadar instrumen normatif untuk menghentikan perkara agar tidak berlanjut ke pengadilan.
Hukum
Kamis, 4 Jun

Alasan DPR Minta Hapus Frasa Keamanan Dalam Negeri di RUU Polri

Komisi III DPR meminta frasa 'keamanan dalam negeri' dihapus dari RUU Polri karena dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak korps Bhayangkara.