Indeks Tulisan

Wapres JK Komentari Persoalan Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg
Alasan KPU melarang mantan napi korupsi menjadi caleg adalah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.

Wapres JK Minta Pemda Hemat Anggaran Demi Bayar THR PNS
Berdasarkan Perpres 18/18 dan 19/18, pemerintah menetapkan penambahan tunjangan kinerja (tukin) pada nilai THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

Wapres JK Anggap Komnas HAM Berlebihan
Wapres Jusuf Kalla menganggap permintaan hak penyidikan dan penuntutan penyelesaian kasus HAM oleh Komnas HAM sebagai sesuatu yang berlebihan.
Pemerintah Selesaikan Konsep DKN untuk Atasi Masalah HAM Masa Lalu
"[Peran DKN] Pencegahan, antisipasi dan penyelesaian konflik, serta rehabilitasi terhadap konflik sosial. Masalah yang berskala nasional, kalau skala lokal tidak [ditangani DKN]."
Jimly AsshiddiqieI: DKN Tak akan Paksakan Jalur Non Yudisial
"Ini [DKN] melengkapi supaya ada solusi, jangan terkatung-katung. Tapi yang jauh lebih penting sekarang dan masa depan," kata Jimly.

Bawaslu Berencana Laporkan Komisioner KPU ke DKPP Terkait Kasus PSI
Bawaslu RI mempertimbangkan rencana untuk melaporkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ke DKPP.

Menkumham: Tak Ada Niat Pemerintah Lemahkan KPK
Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Perbedaan Puasa di Indonesia, Turki dan Afghanistan Menurut JK
JK bersyukur karena budaya umat Islam di Indonesia tidak seperti di Afghanistan dan Turki.

Komisioner KPU Enggan Disalahkan Dalam Penghentian Kasus Iklan PSI
Wahyu Setiawan menganggap tudingan bahwa dirinya berperan penting dalam perkara iklan PSI sebagai sesuatu yang berlebihan.

Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg: Kemenkumham akan Panggil KPU
Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.
Masuk tirto.id








