Intern tirto

API mengkritik kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai mendorong informalisasi dan mengabaikan kepastian hubungan kerja.

Majelis juga meminta elaborasi atas lima indikator yang selama ini disebut menjadi acuan menentukan status kebencanaan.

Pengiriman militer tanpa mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpotensi kuat menyalahi konstitusi.

PDIP menilai anggaran pendidikan Rp769 triliun dari APBN dan APBD seharusnya dialokasikan murni untuk pendidikan, bukan MBG.

Mafindo mendesak pembentukan sistem pelaporan terintegrasi yang memperingatkan agar pengawasan siber berbasis AI tidak disalahgunakan.

Kasus penipuan digital alias scam di Indonesia tembus banyak menggunakan modus AI, voice cloning, dan deepfake.

Alasan pemborosan anggaran negara menjadi salah satu pertimbangan utama responden dalam menolak iuran untuk BoP.

Menurut Rico Marbun dari hasil survei terlihat adanya pembelahan dukungan di kalangan warga NU soal kebijakan pemerintah Indonesia gabung BoP.

Mayoritas responden menyatakan masih percaya pemerintah Indonesia tetap berjuang untuk Palestina meski bergabung dalam BoP.

RUU ini dinilai penting untuk memperkuat hilirisasi dan menjaga surplus neraca perdagangan.