Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Tolak Pembongkaran TIM, Forum Seniman Lawan Anies Baswedan ke DPR
Forum seniman masih melawan revitalisasi TIM ala Anies Baswedan. Mereka, misalnya, mengadu ke DPR RI.
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Salah Ketik di Omnibus Law RUU Cilaka
"Nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
DPR Minta Penjelasan Nadiem soal Bayar SPP Bisa Pakai GoPay
Fraksi PDIP meningatkan potensi konflik kepentingan dari kebijakan bayar biaya pendidikan bisa pakai GoPay.
Sempat Ditunda, Komisi III DPR akan Bahas Kembali RKUHP dan RUU PAS
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan semua fraksi sepakat hanya akan membahas pasal-pasal yang menjadi isu krusial di RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Watak Cilaka Omnibus Law: Memuluskan PHK Massal
RUU Cipta Kerja menghilangkan peran serikat buruh dalam proses PHK. Ia juga memperluas jenis-jenis PHK yang tak perlu izin.
Politikus Gerindra Khawatir RUU Cilaka Bikin Negara Jadi Otoriter
Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.
Waka DPR Sebut PP Bisa Ubah UU di RUU Cilaka Tak Dapat Dibenarkan
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan PP tak bisa digunakan untuk mengubah isi UU karena bertentangan dengan hierarki hukum.
Foto Perempuan Disamarkan: Potret Anti-Kesetaraan Gender di Kampus
Peneliti Setara Institute Halili Hasan menilai kejadian yang terjadi di UNJ dan UGM adalah bentuk menguatnya konservatisme keagamaan di perguruan tinggi.
RUU Cilaka Berubah Nama Jadi Ciptaker, Baleg: Tak Langgar Aturan
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.
Penggerebekan PSK oleh Andre Rosiade Dianggap Konyol Anggota MKD
Andre Rosiade dinilai bersikap konyol dalam menghadapi kasus dugaan pelanggaran etik terkait penggerebekan PSK.
