Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
PAN Dukung LSM yang Gugat Yasonna karena Bebaskan Napi Saat Pandemi
Anggota DPR fraksi PAN setuju dengan sejumlah LSM yang menggugat Yasonna karena membebaskan napi saat pandemi.
Warga Sukoharjo Masih Terganggu Bau Limbah PT. RUM
Warga Sukoharjo masih terganggu dengan limbah PT RUM yang bau dan bikin pusing
Cerita Aktivis Sukoharjo Bertahan Hidup di Penjara
Di dalam lapas, para aktivis penolak PT RUM mencari uang dengan bekerja sebagai korve untuk para napi koruptor.
Menjaga Semangat Warga Melawan PT RUM: dari Ngamen hingga Dakwah
Warga menjaga semangat perjuangan melawan PT RUM dengan ngamen dan dakwah.
Kisah Muram Keluarga Aktivis Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM
Solidaritas warga tidak surut setelah kriminaliasasi terhadap tujuh orang aktivis penolak PT RUM di Sukoharjo.
RUU Ketahanan Keluarga: Warisan Orde Baru yang Harus Dicabut
Bentuk intervensi negara atas ruang privat warga dan domestifikasi kaum perempuan yang tergambar jelas di RUU Ketahanan Keluarga adalah warisan orde baru.
RUU Cilaka di Ranah Pendidikan: Pemalsu Ijazah & Gelar Tak Dipidana
RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) mengatur soal pendidikan yang berpotensi melanggengkan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar.
AHY & Ibas 'Nyapres' 2024: Seberapa Besar Potensinya?
Baik AHY ataupun Ibas, keduanya sama-sama mendapatkan jabatan di partai karena SBY adalah ayahnya yang memimpin partai.
Fraksi Gerindra Panggil Sodik Mudjahid Soal RUU Ketahanan Keluarga
Sodik akan dipanggil Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, hari ini Jumat (21/2/2020) untuk dimintai klarifikasinya sebagai salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga.
DPR Minta Penjelasan Pimpinan KPK Soal Penghentian 36 Perkara
Pimpinan KPK diminta menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan kasus-kasus tersebut.
