Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Sekjen DPR: Revisi Draf Omnibus Maksimal 30 Hari Usai Disahkan
DPR RI mempunyai waktu maksimal 30 hari untuk merapikan draf final UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin 5 Oktober lalu.
Baleg DPR Klaim Tak Wajib Publikasi Draf Omnibus Law UU Cipta Kerja
Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.
Fraksi PKS Sebut Draf Final RUU Cipta Kerja Masih Direvisi
Draf final UU Cipta Kerja masih direvisi hingga saat ini, meski sudah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu.
Website DPR Diretas dan Di-deface jadi 'Dewan Penghianat Rakyat'
Peretas berhasil mengubah nomenklatur "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat".
Belum Ada Draf Final RUU Cipta Kerja, Baleg DPR: Masih Kami Rapikan
Draft final UU Cipta Kerja masih belum ada meski sudah disahkan, disepakati DPR, DPD, dan pemerintah menjadi undang-undang pada Senin pekan ini (5/10/2020).
JALA PRT Tagih Janji PDIP untuk Perjuangkan RUU PPRT
Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.
DPR Minta Polisi Usut Aksi Jual Murah Gedung DPR di Toko Daring
Meski menganggap lelucon, Sekjen DPR minta polisi menindak tegas aksi jual murah Gedung DPR di toko daring.
Kans Masyarakat Menang Gugatan UU Ciptaker di MK Rendah?
Masyarakat akan menggugat Cipta Kerja ke MK. Masalahnya, kans untuk menang relatif kecil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.
Pimpinan DPR Ini Santai Tak Dipilih Lagi akibat Dukung UU Ciptaker
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memaklumi masyarakat memiliki hak untuk tak lagi memilih wakil rakyat yang mendukung UU Cipta Kerja.
Akademisi UGM: Pembangkangan Sipil Diperlukan Usai UU Ciptaker Sah
Pembangkangan sipil adalah bentuk protes dari rakyat atas jalannya pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial.
