Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Manuver Stafsus: Undang Mahasiswa yang Tak Menolak Total Ciptaker
Kader PMII yang tidak menolak total UU Cipta Kerja diundang ke Istana oleh eks Ketum PMII dengan 'surat perintah'.
Yusril soal Kebangkitan Partai Masyumi: Sulit Jika Tak Ada Duit
Yusril berkata membentuk partai adalah hal mudah, tetapi yang sulit mempertahankannya. Apalagi kalau berkaitan perkara dana.
Demo di DPR, KSPI Minta UU Ciptaker Dibatalkan dan UMP 2021 Naik
KSPI menuntut pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lewat mekanisme legislative review di DPR.
Update Corona 7 November: 4.262 Kasus Baru, DKI Terbanyak
Kasus harian 7 November bertambah lebih dari 4.000 lagi. Jakarta juga lagi-lagi terbanyak.
Partai Masyumi Didirikan Lagi Setelah Terkubur 60 Tahun
Partai Masyumi berdiri lagi setelah terkubur selama enam dekade.
Serangan Pilkada: Desakan Memenjarakan Wali Kota Surabaya Risma
Wali Kota Risma dilaporkan dan dituding patut masuk penjara karena melanggar ketentuan Pilkada 2020. Motif politis mencuat.
Pilpres AS dan Trump, Deja Vu Pilpres 2019 dan Prabowo
Ada-ada saja kelakuan warganet. Mereka menyandingkan kemiripan Pilpres AS dan Trump dengan Pilpres 2019 dan Prabowo.
UU Ciptaker: Digarap Ugal-ugalan, Kesalahan Fatal Dianggap Normal
UU Ciptaker digarap ugal-ugalan sejak awal. Fakta lain muncul: kesalahan setelah ditandatangani Jokowi dianggap hanya perkara teknis.
Salah Kaprah Jokowi Mengecam Macron demi Isu Populis?
Jokowi dianggap salah menafsirkan pernyataan Macron. Sikap demikian dianggap agar tetap tampak populis dan demi kepentingan dalam negeri.
DPR Klaim Perbaikan UU Ciptaker Bisa Tanpa Mekanisme Revisi UU
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.
