Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Muhammadiyah: Hukuman Mati Koruptor Bansos COVID-19 Tak Langgar HAM
Muhammadiyah menilai hukuman mati bagi korupsi dana bencana di Indonesia masih menjadi hukum positif di Indonesia sehingga tidak melanggar HAM.
Sengkarut Pilkada Boven Digoel Papua: KPU Ambyar, Petahana Koruptor
Pilkada Boven Digoel bermasalah. Kerusuhan terjadi. Paslonnya bermasalah, pun dengan anggota KPU-nya.
Mensos Juliari Sebut Pejabat yang Ditangkap KPK Eselon III Kemensos
Mensos Juliari Batubara mengkonfirmasi bahwa yang ditangkap tangan KPK merupakan pejabat Kemensos eselon III.
Cagub Sumbar, Kader Demokrat, Jadi Tersangka Pelanggaran Kampanye
Cagub Sumbar Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan pelanggaran pidana kampanye.
Mensos Juliari Usai Pejabat Kemensos Ditangkap KPK: Kami Monitor
Mensos Juliari Batubara membenarkan salah seorang pejabat Kemensos ditangkap KPK dan saat ini pihaknya masih memonitor.
Mahfud MD: Pelanggaran Kampanye Pilkada Tak Picu Klaster COVID-19
Mahfud MD mengklaim pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye Pilkada 2020 tidak menghasilkan klaster COVID-19.
KPK OTT Pejabat Kementerian Sosial terkait Dana Bansos COVID-19
KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial terkait dana bansos COVID-19 pada Jumat malam hingga Sabtu.
Survei Transparansi Internasional: DPR Lembaga Terkorup di RI
DPR berada di atas pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, polisi, pebisnis, dan pengadilan dalam persepsi publik sebagai lembaga paling korup.
Azan Dimanipulasi untuk Seruan 'Jihad': Matinya Rasa Kemanusiaan
Viral video azan tapi dengan seruan jihad yang mengarah ke kekerasan. Pemerintah dan ormas Islam pun didesak memberikan wacana tandingan.
H-7 Pilkada, Ombudsman Sebut 22 Daerah Belum Tersalurkan APD
Dari total 31 daerah yang diinvestigasi Ombudsman RI, hanya sembilan daerah yang sudah menyalurkan APD.
