Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
Paripurna DPR Sepakat Tolak Uji Kelayakan 12 Calon Hakim Agung
DPR menolak uji kelayakan dan kepatutan 12 hakim agung. Apa penyebabnya?
Prabowo Ingin Bentuk Zaken Kabinet, Menteri Harus Ahli
Partai-partai dalam koalisi mulai mengajukan nama-nama untuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Anggota DPR RI Mengusulkan Rapat Pansus Haji 2024 Didampingi KPK
Anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar (Fraksi PKB), meyakini bahwa KPK memiliki banyak data ihwal penyelewengan haji 2024.
Pemerintah Sepakat Hapus Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
Pemerintah setuju usulan DPR untuk menghapus penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara demi mengakomodasi putusan MK.
Pramono Janji Lanjutkan Program Gubernur Lama yang Dinilai Baik
Warisan program lama yang dinilai baik itu di antaranya program hunian era Ahok, JIS, dan Transjakarta.
Alasan Pramono Anung Belum Mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menurut Pramono Anung, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet melengkapi presiden, maka itu dia tidak bisa langsung mundur.
PDIP-Demokrat Sebut Aksi Coblos 3 Paslon sebagai Kritik Publik
PDIP dan Partai Demokrat sama-sama meyakini gerakan mencoblos pasangan calon sebagai respons kekecewaan proses kandidasi Pilkada Jakarta 2024.
Kemenag Pastikan Pengisian Kuota Haji 2024 Sesuai Ketentuan
Jubir Kemenag, Anna Hasbie, membantah tudingan Marwan Dasopang (Fraksi PKB) yang menyatakan bahwa jemaah nol tahun sudah melunasi sejak Januari.
TAP MPRS Dicabut, Nama Soekarno Bersih dari Tuduhan Lindungi PKI
Guntur Soekarnoputra mengaku, keluarga besar Presiden ke-1 RI, Soekarno, telah menunggu 57 tahun untuk mendapat keadilan atas tuduhan melindungi PKI.
Parpol Ajukan Surat Ganti Caleg Terpilih, KPU akan Klarifikasi
Beberapa alasan pergantian yang didapati KPU adalah mengundurkan diri dan meninggal.
