Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
Adu Jurus 3 Paslon Pilkada Jakarta Atasi Masalah Macet & Banjir
Pengamat menilai tidak ada gagasan baru dari tiga kandidat Pilkada Jakarta 2024 untuk mengatasi banjir dan macet.
Partai Buruh Umumkan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Hari Ini
Prabowo sendiri dijadwalkan hadir dalam acara ini dan juga menyampaikan pidato kebangsaan.
Cak Imin Tunjuk 7 Anak Muda Jadi Pengurus Harian PKB
Cak Imin menunjuk Ais Shafiyah Asfar yang masih berumur 23 tahun sebagai Ketua Harian PKB.
Cak Imin Tak Ambil Pusing soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo
Cak Imin menegaskan bahwa PKB hanya fokus pada upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga tidak ambil pusing soal jatah menteri.
RAPBN 2025 Beri Keleluasaan ke Prabowo Tambah Kementerian
RAPBN 2025 memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan pada pemerintahan mendatang.
DPR RI Setujui Naturalisasi Mees Hilgers & Eliano Reijnders
Proses naturalisasi Eliano Reijnders & Mees Hilgers tinggal menunggu rapat paripurna DPR setelah disetujui Komisi X dan Komisi III DPR RI.
Gerindra: Kabinet Prabowo Efektif jika Kementerian Lebih dari 34
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengeklaim penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran akan membuat kementerian fokus pada program.
KPU Rekrut 3 Juta Lebih KPPS Pilkada, Tersebar di 435 Ribu TPS
Honor KPPS di Pilkada 2024 turun dibandingkan Pileg & Pilpres. Ketua Rp900 ribu, anggota Rp850 ribu. Sebelumnya, ketua Rp1,2 juta dan anggota Rp1,1 juta.
Bawaslu Terima 400 Laporan Dugaan Ketidaknetralan ASN di Pilkada
Bawaslu memperkirakan angka pelanggaran dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024 akan lebih dari Pilkada 2020 yang mencapai 1.010 kasus.
Bawaslu Ingatkan Kepala Desa Jaga Netralitas di Pilkada 2024
Bawaslu mulai mewanti-wanti agar kepala desa menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024.
