Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Refleksi May Day 2024: Perjuangan Buruh Menuntut Kesejahteraan
Di luar persoalan upah layak, sejumlah elemen buruh menyuarakan tuntutan terkait fleksibilitas tenaga kerja.
Peta Persaingan Industri Telekomunikasi bila Starlink Beroperasi
Heru sebut persaingan pasar internet broadband akan ramai dan Starlink berpotensi menggerus pasar seluler dan ISP di Tanah Air.
Menguak Kekayaan Tersembunyi dalam Upaya Melawan Perubahan Iklim
Implementasi pajak karbon terkendala karena kekhawatiran atas imbas kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat andai beleid ini diterapkan.
Banyak Kasus & Keluhan, Sudah Seharusnya Bea Cukai Berbenah!
Munculnya sejumlah keluhan harus dijadikan momen pembenahan, baik secara internal maupun secara pelayanan.
Nasib Gaji UMR, Apa Bisa Beli Rumah di Era Prabowo-Gibran Nanti?
Pemerintahan Prabowo-Gibran diminta untuk mencari formula yang terbaik skema KPR agar bisa menjangkau rakyat bisa membeli rumah.
Penonaktifan NIK Jakarta Buat Masalah dan Meresahkan Masyarakat
Trubus menilai penonaktifan NIK Jakarta membingungkan dan meresahkan masyarakat.
Kenaikan Harga Pangan Dievaluasi, Bukan Dimaklumi, Pak Zulhas
Alih-alih mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pangan, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, justru meminta masyarakat memaklumi kenaikan harga pangan.
Makan Siang Gratis Harus Segera Disusun agar Tak Jadi Omon-Omon
Program makan siang gratis harus benar-benar dirancang Prabowo-Gibran agar terhindar dari celah korupsi.
Merunut Kasus Bea Masuk Sepatu Rp31 Juta, Apakah Masuk Akal?
Radhika Altaf meluapkan kekecewaannya kepada Bea Cukai atas penetapan bea masuk yang harus dibayar saat membeli sepatu impor.
Jakarta yang Selalu Jadi Tumbal Kegagalan Pemerataan Pembangunan
Masyarakat desa masih menganggap Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai pusat kemajuan.
