Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 2 Juli

Kasus Suap BPK Muara Enim, KPK Resmi Tahan Direktur PT MSA

KPK resmi menahan Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Fika, terkait kasus dugaan suap Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK.
Politik
Kamis, 2 Juli

Bukan Komcad, Menkum Sebut Napi Penerima Amnesti Dilatih Pangan

Menkum Supratman Andi Agtas beri klarifikasi soal napi penerima amnesti HUT RI wajib ikut Komcad. Ternyata diarahkan ke sektor pangan.
Hukum
Kamis, 2 Juli

Menkum Tegaskan Royalti Karya Jurnalistik Harus Terlindungi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tegaskan karya jurnalistik harus masuk RUU Hak Cipta demi kepastian perlindungan hukum dan royalti.
News Plus
Kamis, 2 Juli

Bukan Heatwave Ekstrem, Indonesia Harus Siap Hadapi El Nino

MBKG meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah mitigasi untuk menghadapi datangnya El Nino tahun ini.
Hukum
Rabu, 1 Juli

KPK Ungkap Peran Istri Kedua Bupati Kuansing yang Terjaring OTT

Suci merupakan salah satu orang yang turut ditangkap dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, tetapi dipulangkan dan kini berstatus sebagai saksi.
Hukum
Rabu, 1 Juli

Bupati Kuansing Diduga Sunat Setengah Penghasilan Petani Kecil

KPK bongkar kelakuan miris Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang diduga tega sunat setengah penghasilan bulanan para petani KUD.
Hukum
Rabu, 1 Juli

Modus Sekda Kuansing: Cicil Land Cruiser Rp2 M demi Suap Bupati

KPK tetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain jadi tersangka OTT. Terungkap modus suap jabatan pakai cicilan mobil Land Cruiser.
Hukum
Rabu, 1 Juli

Pakai Rompi Oranye, Bupati Kuansing Suhardiman Amby Ditahan KPK

Selain Bupati Kuansing, KPK juga menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, dan pihak swasta bernama Ardiles.
Hukum
Selasa, 30 Jun

Bupati dan Sekda Kuansing Menyerahkan Diri ke KPK

Amby dan Zulkarnain sempat menghilang saat KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing.
Hukum
Selasa, 30 Jun

KPK Dalami Asal-Muasal Kuota Haji Tambahan ke Dito Ariotedjo

Budi menyatakan informasi Dito dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti soal inisiatif asosiasi haji dan travel haji soal pembagian atau penjualan kuota haji.