Alfian Putra Abdi

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak agar perizinan tambang PT TMS dievaluasi dari sisi lingkungan dan keselamatan pertambangan.

Pemda diminta mengambil langkah cepat terkait darurat BOR mengingat sejumlah daerah telah melebihi batas minimum 60%.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.

Sebelum meninggal, Helmud mengirimkan surat penolakan izin PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian ESDM.

Menurut Ghufron TWK diusulkan guna menjadi tolak ukur kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah.

Pemerintah seharusnya mencari sumber lain untuk pendapatan negara, bukan dengan mengenakan tarif pajak atas bahan kebutuhan pokok.

Pimpinan DPR meminta Komisi I DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dalam kasus Gofar Hilman, pihak yang mengaku korban pelecehan seksual menggunakan media sosial sebagai alat bicara.