Menuju konten utama

6 Skandal Penyadapan yang Melibatkan Pemimpin Negara di Dunia

Skandal penyadapan yang melibatkan pemimpin negara banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Berikut beberapa ulasan di antaranya.

6 Skandal Penyadapan yang Melibatkan Pemimpin Negara di Dunia
Ilustrasi penyadapan. FOTO/ istockphoto
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Memasuki bulan November 2026, publik Indonesia dikejutkan dengan pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan koleganya. Penyadapan ini diduga telah dilakukan terhadap sejumlah korban, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, di dunia, sadap-menyadap yang melibatkan kepala negara bukan hal baru.

Dari masa ke masa, penyadapan ilegal telah digunakan berbagai pihak sebagai salah satu cara untuk memata-matai pihak lain. Sejarah awal penyadapan bahkan dapat ditarik pada era telegraf di abad ke-19, jauh sebelum telepon analog umum digunakan.

Dalam banyak kasus yang sohor, praktik penyadapan ilegal juga lekat dengan aktivitas politik. Metode ini tidak jarang dilakukan dalam persaingan politik di suatu negara. Terkadang, penyadapan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, tetapi di lain waktu metode ini digunakan untuk memata-matai pihak yang sedang berkuasa.

Oleh karenanya, kepala negara merupakan subjek yang tak jarang terlibat dalam sebuah skandal penyadapan. Skandal penyadapan yang melibatkan kepala negara juga terjadi di berbagai tempat dan waktu.

Daftar Skandal Penyadapan yang Melibatkan Pemimpin Negara

Apa yang dialami Prabowo Subianto sebenarnya bukan perkara tanpa preseden. Banyak kepala negara lain yang juga pernah disadap oleh pihak lain. Namun, dugaan bahwa pelaku penyadapan adalah kepala lembaga kepolisian membuat perkara ini unik.

Jika menilik dari waktu ke waktu, berikut adalah beberapa skandal penyadapan yang melibatkan kepala negara.

1. Skandal Moorer-Radford

Pada dekade 1970-an, skandal penyadapan yang melibatkan kepala negara terjadi di Amerika Serikat (AS). Kala itu, Presiden AS Richard Nixon menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan oleh unsur militer negara tersebut.

Seturut Fox News, kasus ini terjadi ketika Ketua Kepala Staf Gabungan Thomas H. Moorer melakukan tindakan penyadapan terhadap Richard Nixon. Upaya itu dilakukan Moorer melalui bawahannya, seorang stenografer militer bernama Charles Radford.

Skandal ini dilatari oleh ketidakharmonisan pemerintahan Nixon dengan petinggi militer di AS. Para petinggi militer disebut tidak sejalan dengan sejumlah kebijakan Nixon, termasuk dalam Perang Vietnam dan hubungan diplomatik AS dengan Rusia-Cina.

Akibat hal tersebut, Thomas H. Moorer kemudian memerintahkan seorang stenografer militer berpangkat rendah bernama Charles Radford untuk melakukan penyadapan di kantor Presiden. Pada akhirnya, Radford berhasil ribuan dokumen rahasia dari Gedung Putih, tak sedikit darinya berisi penjelasan tentang operasi dan pembicaraan rahasia yang sedang dilakukan AS.

Beberapa dokumen hasil penyadapan itu pun kemudian bocor ke media massa dan jadi skandal tersendiri. Hal ini termasuk skandal pemberian bantuan militer secara ilegal ke Pakistan pada 1971.

Akan tetapi, kasus ini tak segera terungkap ke publik. Richard Nixon kala itu memilih untuk tidak mengungkap kasus ini ke publik demi menjaga reputasi Pentagon. Thomas H. Moorer dan Charles Radford kemudian hanya dikenai sanksi berupa pencopotan dari jabatan dan mutasi.

Sementara itu, Richard Nixon mengundurkan diri sebagai presiden pada 1974. Hal ini terjadi setelah ia kedapatan melakukan penyadapan ilegal terhadap tokoh oposisi jelang pemilu. Skandal tersebut kemudian membuat publik menuduh Nixon telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

2. Skandal Greek Watergate (Predator)

Pada 2022 lalu, sebuah skandal penyadapan ilegal terjadi di Yunani. Dalam kasus yang kini dikenal sebagai skandal Greek Watergate tersebut, puluhan jurnalis dan politisi oposisi disadap oleh pemerintah melalui badan intelijen mereka.

Kasus ini terungkap ketika seorang jurnalis investigasi di Yunani, Koukakis, mengungkap bahwa ia telah menjadi korban penyadapan oleh badan intelijen Yunani (EYP). Koukakis saat itu menyebut bahwa penyadapan tersebut dilakukan dengan menginfeksi ponselnya dengan perangkat lunak mata-mata bernama Predator.

Aplikasi Predator disebut memiliki kemampuan untuk mengakses pesan, panggilan, foto, dan kata sandi yang ada pada ponsel target. Tak hanya itu, spyware ini juga disebut dapat mengaktifkan kamera dan mikrofon ponsel dari jarak jauh, membuatnya jadi alat pengintai portabel.

Kasus ini telah memicu desakan publik agar Perdana Menteri (PM) Yunani kala itu Kyriakos Mitsotakis mengundurkan diri. Namun, pada akhirnya, hanya seorang pembantu senior Mitsotakis yang mundur bersama Kepala EYP Panagiotis Kontoleon.

Seturut Al Jazeera, pada Februari 2026, pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara kepada empat orang terkait skandal ini. Salah satu terdakwa adalah Tal Dilian, seorang mantan tentara Israel dan pendiri Intellexa yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan spyware. Dilian disebut merupakan warga Israel yang memasarkan Predator di Yunani.

3. Skandal Spyware Pegasus

Pada 2021, setahun sebelum Greek Watergate, dunia lebih dulu dikejutkan dengan skandal yang melibatkan spyware lain yakni Pegasus. Pada pertengahan tahun 2021, spyware buatan perusahaan asal Israel itu disebut telah meretas informasi dari para kepala negara di berbagai wilayah termasuk tokoh politik, aktivis, dan jurnalis.

Pegasus merupakan spyware buatan NSO Group yakni perusahaan intelijen-siber dari Israel. Perangkat ini disebut dapat mendapatkan akses pesan SMS, surel, foto, kontak, kalender, GPD data, log panggilan, dan semua aplikasi dari ponsel target.

Akan tetapi, yang membuatnya jadi skandal adalah Pegasus dirancang untuk menyadap dengan metode “zero-click”. Metode ini membuat Pegasus bisa terinstal di ponsel target hanya lewat pesan atau panggilan telepon. Hal ini membuat ponsel target terkontaminasi bahkan ketika menerima satu panggilan tak terjawab.

Pemerintah Israel kini menggolongkan Pegasus sebagai senjata dan penjualannya hanya bisa dilakukan melalui izin pemerintah. Sementara itu, Pemerintah AS telah memberikan sanksi pada NSO Group dan melarang perusahaan AS melakukan penjualan teknologinya ke perusahaan tersebut.

Hingga kini, belum diketahui siapa saja yang telah menggunakan Pegasus. NSO Group terus menjadikannya sebagai barang dagangan, namun menyebut bahwa identitas klien mereka adalah rahasia.

Menukil The Guardian, Pegasus diduga telah digunakan untuk menyadap berbagai kepala negara di dunia. Beberapa di antaranya termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Pakistan Imran Khan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Raja Maroko Mohammed VI hingga eks Presiden Meksiko Felipe Calderon.

4. Skandal Penyadapan Presiden BJ Habibie

Mundur ke 1999, Presiden Indonesia kala itu, BJ Habibie, pernah jadi sasaran penyadapan. Hal ini terjadi ketika rekaman panggilan teleponnya dengan Jaksa Agung Andi Ghalib bocor ke publik.

Hingga kini, pelaku penyadapan terhadap Habibie itu tak terungkap. Namun, Habibie kala itu dibuat geram dengan penyadapan ini.

Kegeraman itu muncul setelah kebocoran itu menciptakan skandal tersendiri. Rekaman percakapan antara Habibie dengan Andi Ghalib ini berisi keterangan yang mengindikasikan bahwa pengusutan dugaan kasus korupsi yang dilakukan eks Presiden Soeharto hanya akan dilakukan secara formalitas untuk mencegah Soeharto dihadapkan pada pengadilan rakyat.

5. Skandal Penyadapan Presiden SBY oleh Badan Intelijen Australia

Pada 2009, Presiden Indonesia kembali jadi target penyadapan. Kali ini, pelaku penyadapan adalah agen mata-mata Australia.

Skandal ini terungkap dalam sebuah dokumen rahasia yang bocor pada 2013 lalu. Kala itu, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menjadi target penyadapan telepon oleh agen Australia. Tak hanya SBY, agen Australia juga disebut memonitor ponsel milik istri SBY dan para menteri-menteri di bawahnya.

Skandal ini sempat membuat hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia memanas. Namun, PM Australia kala itu, Tony Abbott, menolak untuk meminta maaf dan menganggap bahwa upaya yang dilakukan adalah hal yang biasa.

6. Skandal Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Pada awal November 2026, Indonesia kembali dikejutkan dengan skandal penyadapan. Dalam kasus ini, Prabowo Subianto diduga telah menjadi target penyadapan ketika awal menjabat sebagai presiden.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Mereka juga telah menetapkan tiga tersangka. Salah satunya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurut keterangan Kabareskrim Polri, kasus ini diduga terjadi pada periode 2025-2026. Kala itu, Listyo masih menjabat sebagai Kapolri.

Listyo kemudian diduga telah memerintahkan penggunaan lawful interception management system (LIMS) untuk menyadap sejumlah pihak, termasuk Prabowo Subianto yang baru dilantik sebagai presiden. Tak hanya menggunakan LIMS, Listyo juga diduga menutupi aksinya dengan menghapus seluruh jejak digital (log) penggunaan LIMS untuk memata-matai tokoh yang ia minta.

Dugaan penyadapan itu disebut Bareskrim Polri dilakukan meski tak memiliki keterkaitan dengan upaya penyelidikan kasus apa pun. Dengan kata lain, penyadapan ini bersifat ilegal.

Aksi penyadapan turut diduga telah dilakukan Listyo dengan berbagai target. Selain Prabowo, metode ini juga diduga telah digunakan untuk memata-matai sejumlah tokoh politik, jurnalis, anggota ormas dan LSM, serta pengusaha.

Baca juga artikel terkait PENYADAPAN atau tulisan lainnya dari Rizal Amril Yahya

tirto.id - Flash News
Kontributor: Rizal Amril Yahya
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar