Indeks Uji Formil Uu Cipta Kerja

Perppu Cipta Kerja dinilai bisa dibatalkan oleh MK selama UU tersebut bertentangan dengan proses pembentukannya.

Moeldoko memastikan perbaikan UU Cipta Kerja mengacu penuh pada UU No 13/2022 tentang PPP.

Jokowi mengklaim bahwa putusan MK tidak membatalkan seluruh aturan dalam UU Ciptaker.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.