Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Sistem Pemilu Proporsional
Indeks Sistem Pemilu Proporsional
Pendidikan
Selasa, 31 Jan 2023
Unsur-Unsur dalam Sistem Pemilu: Daerah hingga Ambang Batas
Unsur-unsur dalam sistem pemilu yang mengatur terkait luasan daerah hingga ambang batas pencalonan.
Politik
Kamis, 26 Jan 2023
Sidang Sistem Pemilu di MK: Keterangan PDIP Terpisah dari DPR
Keterangan PDIP terpisah dari mayoritas fraksi di DPR terkait sidang uji materi UU Pemilu di MK.
Pendidikan
Selasa, 24 Jan 2023
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka
Berikut pengertian sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka yang pernah berlaku di Indonesia.
Politik
Selasa, 24 Jan 2023
ICW: Pemilu Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme di Parpol
ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.
Hukum
Selasa, 17 Jan 2023
Alasan MK Tunda Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Terbuka
Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan bahwa perubahan sistem sidang dari daring ke luring atas usulan DPR.
Politik
Senin, 9 Jan 2023
Jusuf Kalla Klaim Pengusul Pertama Pemilu Proporsional Terbuka
JK menyebut sistem Pemilu proporsional tertutup yang saat ini diterapkan sudah cukup baik kendati terdapat sejumlah kekurangan.
Politik
Senin, 9 Jan 2023
Apa Itu Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum?
Berikut pengertian, kelebihan, dan kekurangan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilihan umum.
Rabu, 6 Jun 2018
Pemilu Pasca Orde Baru - Mozaik Tirto
Singsing cahaya.
Napas cendekia di
pemilu raya.
Politik
Rabu, 30 Nov 2016
Pemerintah Pertimbangkan Sistem Pemilu Proporsional
Pemerintah mempertimbangkan tiga aspek dalam memutuskan sistem pemilu proporsional yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Sebelumnya