Indeks Saber Pungli

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan deregulasi peraturan yang terkait dengan pengurusan suatu izin yang bersifat monopoli. Dengan langkah itu diharapkan praktik pungutan liar atau pungli dapat diminimalisasi.

Praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menimbulkan dugaan dari masyarakat soal keterlibatan unsur kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Presiden Jokowi pun menetapkan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden untuk memberantas pungli di lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan publik.

Walikota Bandung telah berkomitmen memberantas pungli, salah satunya melalui pemecatan sembilan kepala Sekolah. Pemecatan terhadap sembilan kepala sekolah tersebut dilakukan setelah melalui penyelidikan bersama inspektorat.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah mengajukan daftar nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menginstruksikan pembentukan satgas yang nantinya bekerja memberantas pungutan liar dan penyelundupan, Saber Pungli. Namun, Ombudsman mengkritisi pembentukan satgas ini karena tidak efektif memberantas pungli dan justru akan memberi beban anggaran negara.

Pemerintah tengah menggalakkan "Saber Pungli" alias "Sapu Bersih Pungutan Liar"—sebelumnya bernama Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP)—di semua lembaga termasuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pungli di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).