Indeks Ruu Keamanan Dan Ketahanan Siber

RUU KKS Rawan tumpang tindih karena beberapa aspek tindak pidana siber sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE dan KUHP.

Supratman mengatakan proses penyidikan dalam tindak pidana siber akan mengikuti mekanisme penegakkan hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Putu mengajak semua pihak mendukung dan mendorong RUU Keamanan dan Ketahanan Siber disahkan menjadi UU.

Diduga terjadi peretasan di Tokopedia terkait beredarnya 91 juta data pengguna di internet.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tak mungkin dilanjutkan pembahasannya. Kalaupun mau, maka harus dimulai dari awal lagi oleh DPR periode selanjutnya.

Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar memandang, penundaan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memberikan waktu agar pemerintah dan DPR menyelesaikan masalah dalam susunan undang-undang seperti masalah pengaturan pidana hingga potensi ketidaksinkronan dengan rancangan undang-undang lain.

Elsam mengkritik isi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber karena bermasalah seperti definisi keamanan siber hingga kebebasan berekspresi dalam membuat konten.

Polri memberi tanggapan perihal RUU Keamanan dan Ketahanan (Kamtan) Siber yang direncanakn masuk dalam Prolegnas 2019.