Indeks Puan Maharani

Dari mana kabar simpang siur mengenai Indonesia tidak mendapatkan kuota haji 2021?

Ganjar Pranowo mengklaim Puan Maharani merupakan sosok yang sangat berjasa bagi dirinya.

Elektabilitas Ganjar lebih baik dari kader PDIP mana pun, termasuk Puan. Ia juga rajin merawat kanal medsos. Kedua keunggulan itu menyebabkan ia dijegal?

Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara pengarahan kader di kantor PDIP Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).

Ganjar dianggap punya ambisi maju Pilpres 2024, sehingga tidak diundang saat Puan bicara hal itu di Semarang. 

Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri dari Taufiq Kiemas meresmikan penggantian nama Bandara Pekon Serai yang berlokasi di Lampung Barat.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan pengendalian mobilitas warga terkait dengan larangan mudik.

RUU Otsus Papua masuk pembahasan prioritas DPR RI masa sidang III 2021.

Popularitas Ganjar Pranowo mengungguli Puan Maharani, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam survei elektabilitas Pilpres 2024.

257 Anggota DPR bolos saat pengesahan Omnibus Law dan Puan Maharani matikan mikrofon Anggota DPR RI saat rapat paripurna terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Kekalahan PNI di Sumatera Barat pada Pemilu 1955 tidak pernah berhasil dituntaskan keturunannya sampai sekarang.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penerapan aturan PSBB harus tegas dan konsisten. 

Di Sumbar, PDI Perjuangan (PDIP) selalu kalah dalam perebutan kursi Pilpres, Pileg, hingga Pilkada.

Ery Cahyadi adalah anak buah Wali Kota Surabay Tri Rismaharini yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

PDIP resmi mengusung pemain sinetron juga merupakan cucu Wapres Ma'ruf Amin, Adly Fairuz sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Karawang.

Masalah teknis terputusnya jaringan internet jadi alasan DPP PDIP menunda pengumuman bakal calon wali kota-calon wakil wali kota untuk Pilkada Surabaya.

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

Ketua DPR Puan Maharani menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan & hati-hati, namun nyatanya protes buruh selalu diabaikan DPR RI.

Perubahan hukum kolonial itu, kata Puan, harus berlandaskan nilai budaya dan sosial Bangsa Indonesia.