Indeks Prabowo

Presiden Prabowo menilai tuntutan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan, masuk akal.

Presiden Prabowo Subianto merombak (reshuffle) sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Budi Arie percaya keputusan Prabowo dalam melakukan pergantian menteri adalah berdasarkan pada kepentingan dan bangsa Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menilai BRICS telah menjadi salah satu aspek penting bagi stabilitas geopolitik internasional.

Istana membantah reshuffle sejumlah menteri oleh Presiden Prabowo upaya untuk menghapuskan semua menteri era Jokowi.

Dito Ariotedjo memandang pencopotan dirinya dari kursi Menpora menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

Prabowo menganggap 17+8 Tuntutan Rakyat sebagian masuk akal dan sebagian laiinya masih perlu dirundingkan.

Prabowo Subianto meminta kepada Anggota DPR dari Fraksi Gerindra agar menjaga tingkah laku dan tidak menyakiti rakyat.

Purbaya menegaskan bahwa tak ada komunikasi khusus dari Presiden Prabowo sebelum penunjukkannya.

KPK mengimbau kepada para mantan menteri yang baru saja dilantik dan dicopot Presiden Prabowo untuk menyerahkan LHKPN.

Mensesneg Prasetyo Hadi membantah pergantian (reshuffle) Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam karena rentetan aksi unjuk rasa.

Purbaya akan segera melakukan evaluasi atas berbagai instrumen di sektor keuangan yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ke depan.

Prasetyo memastikan pergantian atau reshuffle Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan bukan karena mengajukan pengunduran diri.

Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk posisi Menkopolkam setelah Budi Gunawan terkena reshuffle.

Presiden Prabowo melantik pejabat 6 kementerian, termasuk reshuffle di 5 kementerian. Cek nama-nama yang akan dilantik dan diganti.

Proses reshuffle berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Presiden Prabowo Subianto mengganti (reshuffle) Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan.

Wamensesneg, Juri Ardiantoro, meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait aktivitas unjuk rasa atau demo harus berizin.

Wiranto menyatakan Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat terkait kondisi tanah air.

Pakar mengingatkan bahaya semiotika pemilihan kata-kata Prabowo, utamanya dalam praktik politik dan keamanan negara saat ini.