Indeks Pilkada 2024

DPP PDIP belum bisa memastikan apakah Gibran Rakabuming Raka akan maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah.

Partai Demokrat merupakan pendukung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018 lalu. Ia ikut mengusung Edy bersama PKB, PBB, Perindo dan Garuda.

KSP mengingatkan ada aturan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak membolehkan penjabat kepala daerah terlibat politik jelang pemilu dan pilkada.

KPK mencatat sejak 2004 hingga 2021, para pelaku korupsi kebanyakan berasal dari proses politik.

Kemungkinan terburuk apabila tiada partisipasi publik pada pemilihan penjabat daerah yaitu rawan titipan dari kelompok tertentu yang membahayakan demokrasi.

Penunjukan penjabat kepala daerah oleh Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tetap harus memperhatikan asas demokratis.

Titi menilai KPU dan Bawaslu di daerah lebih baik ad hoc dengan masa jabatan keanggotaan tidak lagi 5 tahun seperti sekarang ini.

DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu menyepakati jadwal pileg dan pilpres pada 14 Februari 2024.

Riza Patria menolak disebut meminta-minta kepada siapapun agar masa jabatannya sebagai Wagub DKI diperpanjang sampai 2024.

Wagub Riza menilai untuk pengganti Anies, Mendagri Tito kemungkinan tidak akan mengambil kandidat dari jajarannya lantaran akan disibukkan oleh pemilu.

Heru menilai masih banyak kandidat yang lebih baik daripada dirinya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Polri mendapat karpet merah di masa pemerintahan Jokowi. Menjelang Pilkada 2024 nanti, mungkin akan banyak yang mengisi jabatan plt kepala daerah.

Mardani Ali Sera menilai wacana penunjukan perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah sebagai tindakan berbahaya.

Mardani sebut ini merupakan kompromi agar KPU dapat bekerja optimal dengan jarak antara pileg-pilpres dan pilkada 2024.

Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, & Kemendagri sepakat pencoblosan Pemilu Serentak 2024 pada Rabu 28 Februari, & Pilkada pada Rabu 27 November 2024.

Komisi II DPR meminta KPU menyusun jadwal Pemilu 2024 agar tak ada masalah teknis dan tak berbenturan dengan Pilkada 2024.

PKS menargetkan memenangkan lagi Pilkada Jabar 2024. Pada pilkada terakhir mereka kalah, padahal sebelumnya selalu menang.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.