Indeks Perppu Corona

Stafsus presiden Dini Shanti Purwono menyatakan putusan MK terkait sejumlah pasal dalam UU Corona hanya bersifat menegaskan maksud pasal-pasal tersebut.

MK memutuskan meniadakan sidang per 27 Juli 2020. Sejumlah uji materi UU seperti UU MD3, UU soal pengesahan Perppu Corona, dan UU Pemilu pun ditunda.

MK menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal pandemi COVID-19 karena telah kehilangan objek.

Sebelum ajukan gugatan baru ke MK, MAKI akan lebih dulu mencabut gugatan uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dijamin tidak akan memberikan kekebalan hukum bagi pejabat negara yang terbukti korupsi.

Delapan dari 9 fraksi di DPR RI sepakat Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2020).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sedang melakukan finalisasi peraturan turunan pasal 11 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu Corona) terkait program pemulihan ekonomi nasional.

MK telah meniadakan sidang uji materi UU selama pandemi COVID-19 dan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan yang pertama dilakukan sejak pandemi pada awal Maret 2020.

Amien Rais, Din Syamsuddin, MS Kaban hingga Hatta Taliwang mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu COVID-19 yang diajukan Jokowi ke DPR RI.

Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1/2020 memicu polemik karena dianggap memberikan kekebalan hukum bagi KSSK. Apa yang mendasari ketentuan tersebut?