Indeks Perbatasan Ri-malaysia

PLBN Sebatik beroperasi, aktivitas ilegal lintas negara hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk pekerja migran ilegal, bisa lebih dicegah.

Para petugas pos perbatasan di Kalimantan Barat sudah biasa menghadapi protes warga, bahkan menerima ancaman dibunuh.

"Kapan ya kami seperti Malaysia?" gugat seorang warga di Entikong. "Bisa dapat barang murah, tak peduli tinggal di kota atau pelosok desa."

Di media sosial boleh bertengkar, di wilayah perbatasan ribuan WNI ingin menikmati kartu kewarganegaraan Malaysia.

Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) banyak hal yang harus dibenahi terutama di wilayah perbatasan. Di Kalimantan Barat misalnya, Provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia sepanjang 1.020,66 kilometer telah terbentuk forum komunikasi antar-institusi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan termasuk bea cukai, keamanan, imigrasi dan karantina.

Komandan Batalion Infanteri 521 Dadaha Yudha Letkol Inf Slamet Winarto menyatakan tiga wilayah perbatasan RI dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara  masih bermasalah dan belum terselesaikan hingga saat ini. Ketiga wilayah tersebut yaitu di Pulau Sebatik, Desa Kinokod, dan Sumatipal di Kecamatan Lumbis Ogong.