Indeks Pembunuhan Munir

Sejumlah aktivis HAM mengecam putusan MA yang menolak pengajuan kasasi atas putusan PTUN yang mengabulkan permintaan pemerintah untuk tidak membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

KontraS mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF kasus Munir dengan memerintahkan Kemensetneg mencabut upaya keberatan di PTUN.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir membutuhkan “political will” dari pemerintah, karena menurut Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding, saat ini yang perlu diungkap ialah aktor intelektual dibalik kasus kematian Munir tersebut.

Setelah berkicau melalui akun Twitter-nya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan terkait upayanya dalam menindaklanjuti hasil TPF kasus Munir. Ia menyatakan pihaknya telah serius menangani perkara kematian pegiat HAM itu.

Suciwati memberi ultimatum kepada Presiden Jokowi apabila hasil penemuan TPF tidak segera diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Kasus pembunuhan akibat racun yang diracik di dalam minuman tak hanya menimpa aktivis HAM Munir Said Thalib, tapi juga dialami Wayan Mirna Salihin. Namun, perlakuan aparat penegak hukum berbeda untuk kedua kasus tersebut.

Laporan TPF kasus meninggalnya Munir Said Thalib dikabarkan hilang. Padahal dokumen itu diharapkan ada-ada fakta baru untuk mengusut kasus pembunuhan Munir. Dugaan keterlibatan lembaga negara kembali berhembus.

Kasus pembunuhan Munir masih meninggalkan misteri hingga kini. Dalang pembunuhan masih belum terungkap meski dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta kasus sudah diserahkan pada Juni 2005. Kini, dokumen itu justru dilaporkan hilang. Padahal keterlibatan aktor pembunuh Munir di lembaga negara dipaparkan di dalamnya.