Indeks Pembangunan Nasional

Dengan jabatan Menteri Keuangan yang kembali ia emban, Sri Mulyani menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan pemerintah dalam penyediaan layanan yang lebih baik bagi warga miskin dan masyarakat keseluruhan. Tak hanya itu, Sri juga akan bekerja sama dengan Bank Dunia guna mengentas kemiskinan dan pembagian kesejahteraan.

Menurut Jokowi salah satu hal menyebabkan terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah administrasi yang rumit dan bertele-tele untuk itu Presiden berkeinginan untuk memangkas sekitar 3.000 Peraturan Daerah.

Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk menyampaikan permasalahan sinkronisasi pembangunan daerah yang masih kerap tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah.

Rizal Ramli mengusulkan perlunya penerbitan obligasi khusus untuk pembiayaan infrastruktur yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Penerbitan obligasi dapat dilakukan setelah melalui revaluasi seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun sayangnya, tak semua menteri di Kabinet Kerja mendukung gagasan itu, bahkan tak semua BUMN melakukan revaluasi aset. Padahal, bila gagasan ini dijalankan akan membangkitkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai menunjukkan keseriusannya dalam membangun wilayah Papua melalui rancangan pembangunan dengan pendekatan menyeluruh.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.