Indeks Partai Hanura

Golkar dan Hanura berkoalisi menghadapi Pilgub Jabar 2018. Siapa calon yang akan mereka usung?

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hadir di acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC).

Presiden Joko Widodo menyebut praktik demokrasi politik di Indonesia sudah kebablasan sehingga membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.

Presiden Joko Widodo disambut antusias oleh lebih dari 25.000 kader Partai Hanura yang hadir dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP partai tersebut periode 2016-2020 di SICC, Bogor, Rabu (22/2/2017).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat sinyal dukungan baru dari partai politik untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Sebelumnya, Ahok telah didukung Partai Hanura dan Nasdem, gini giliran Partai Golkar yang mengisyaratkan mendukung pencalonan Ahok menjadi orang nomor satu di ibu kota untuk kedua kalinya.

Perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dipersoalkan oleh politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Pasalnya, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, perpanjangan masa masa jabatan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Banten membuka penjaringan bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Banten 2017 dengan memasang tarif pendaftaran Rp25 juta sebagai persyaratan pendaftaran untuk satu bakal calon.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang masih cenderung apatis dan pragmatis terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggota Komisi II DPR-RI dari Partai Hanura, Frans Agung Mula Putra, berharap hal tersebut tidak terjadi lagi dan mengajak masyarakat untuk peduli serta pro-aktif di pilkada mendatang.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Buleleng, Bali, Kadek Roni Riana mengatakan partainya siap mencalonkan salah satu kadernya menjadi wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng 2017.

Kalijodo yang semula dikenal sebagai kawasan prostitusi mulai dibersihkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait penertiban kawasan Kalijodo yang terletak di wilayah administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini, Partai Hati Nurani Rakyat turut mengambil sikap.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.