Indeks Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ada di tangan pemerintah dan belum diberikan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Perppu dapat dikeluarkan karena rasionalitas legislasi yakni terjadi kekosongan hukum atau hukum tidak cukup mengatur ihwal reparasi hak korban.

Menko Polhukam Mahfud MD masih memetakan masalah di kementeriannya, salah satunya terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Menkopolhukam Mahfud MD akan menuntaskan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu dengan menghidupkan lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Negara berutang banyak pada Aceh dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," tutup Andi.

Gubernur Lemhanas ini, yang tahun lalu berperan menggelar Simposium 65, menjelaskan proses rekonsiliasi harus dimulai dengan mengakui kesalahan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga paling ideal untuk mencari kebenaran di masa lalu. Sayang, UU yang mengatur pembentukan KKR ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi, 10 tahun lalu. Kini Indonesia masih harus mencari format lembaga terbaik dan paling realistis untuk mewadahi proses pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lalu.

Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengusulkan agar pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang saat ini di nilai jalan di tempat.