Indeks Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Tak Mudah Ikuti Cara Swedia dan Finlandia, Pak Presiden!
Mild report
Senin, 14 Agt 2017

Tak Mudah Ikuti Cara Swedia dan Finlandia, Pak Presiden!

Presiden Jokowi meminta kebijakan hutan di Swedia-Finlandia di-copy oleh pemangku kebijakan Indonesia.
Kementerian LHK: Regulasi Tata Kelola Gambut Belum Dipatuhi
Hard news
Minggu, 30 Juli 2017

Kementerian LHK: Regulasi Tata Kelola Gambut Belum Dipatuhi

Kementerian LHK memberikan asistensi dan tenggat waktu untuk perbaikan.
Indonesia Temukan Bukti Baru Terkait Kasus Montara
Hard news
Rabu, 24 Mei 2017

Indonesia Temukan Bukti Baru Terkait Kasus Montara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengantongi bukti baru terkait dampak pencemaran perairan Laut Timor oleh tumpahan minyak Montara. Bukti itu bisa mendukung upaya Indonesia mengajukan gugatan perdata terkait kasus ini.
Karang di Raja Ampat Rusak, Indonesia Bersiap Ajukan Gugatan
Hard news
Rabu, 15 Mar 2017

Karang di Raja Ampat Rusak, Indonesia Bersiap Ajukan Gugatan

Pemerintah Indonesia mengaku akan menggugat pihak yang bertanggung jawab terkait rusaknya terumbu karang di Raja Ampat. Luas dampak kerusakan terumbu karang tersebut dilaporkan 1600 meter persegi.
Pemerintah Hitung Kerugian Kasus Perusakan Karang Raja Ampat
Hard news
Selasa, 14 Mar 2017

Pemerintah Hitung Kerugian Kasus Perusakan Karang Raja Ampat

Pemerintah kini sedang menurunkan tim yang bergegas menghitung nilai kerugian akibat kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal Pesiar.
Jokowi Ancam Cabut Izin Semua Perusahaan Pembakar Hutan
Hard news
Senin, 23 Jan 2017

Jokowi Ancam Cabut Izin Semua Perusahaan Pembakar Hutan

Presiden Joko Widodo memerintahkan pencabutan izin semua perusahaan, yang terbukti terlibat kasus kebakaran hutan, pada 2017 tanpa ada lagi pemberian peringatan dan keringanan.
Kementerian LHK Beri Sanksi Tegas Perusak Lingkungan
Hard news
Sabtu, 3 Des 2016

Kementerian LHK Beri Sanksi Tegas Perusak Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menerapkan pengawasan dan sanksi berlapis untuk menata pelaksanaan perizinan yang diterbitkan kementerian tersebut.