Indeks Jaksa Pengawas Proyek

Spanduk bertuliskan "Proyek ini dikawal Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tim Pengawal Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" dipasang di tiang jalan layang khusus bus transjakarta koridor XIII Ciledug- Tendean.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Para jaksa mendapat tugas baru sebagai pengawal dan pengaman proyek infrastruktur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tujuannya, meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, keterlibatan para jaksa di dalam berbagai proyek pembangunan justru dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.

Melibatkan para jaksa sebagai pengawal dan pengaman proyek pemerintah di pusat maupun daerah justru berpotensi memunculkan persoalan baru. Para jaksa justru dikhawatirkan bakal tutup mata jika terjadi penyelewengan di proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.