Indeks Ikn

Irfan menilai konsep otorita tidak masalah sentralistik atau tidak. Namun ia mengingatkan bahwa UU IKN menyalahi UUD.

Jokowi akan melarang orang yang senang naik mobil pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat sebagai Kepala Otorita IKN.

Total ada 30 orang saksi dan 8 ahli yang diminta keterangan terkait kasus yang menyeret Edy Mulyadi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan rencana pembangunan IKN tahap I yaitu dari tahun 2021 hingga 2024 pemerintah akan membangun KIPP.

Calon Ketua Otorita disebut harus bisa menjembatani kepentingan Jokowi dengan elite politik lain yang juga melihat potensi bisnis dari pengembangan IKN.

UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

Pemindahan IKN disebut akan berdampak pada anjloknya ekonomi Jakarta karena belanja ASN dan rumah tangga berkurang namun tetap menyisakan macet dan polusi.

Menurut Sri Mulyani, jika pembangunan IKN tak bisa menggunakan dana PEN maka nantinya anggaran akan diambil dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Menkeu Sri Mulyani menyebut paket dana PEN 2022 Rp450 triliun belum dispesifikasi seluruhnya sehingga juga bisa dialokasikan untuk pembangunan IKN baru.