Indeks Hari Anti Korupsi

Hari Antikorupsi Sedunia diperingati setiap 9 Desember. Ucapan Hari Antikorupsi dapat ditulis di kartu ucapan atau dibagikan di sosial media.

Ketahui sejarah peringatan Hakordia yang diperingati setiap 9 Desember dan rangkaian acara perayaan Hakordia 2025 yang diselenggarakan di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut membahas sinergi antara KPK dan Pemerintah DIY dalam penyelenggaraan kegiatan Hakordia yang inklusif, edukatif, dan paritispatif.

Simak cara mengikuti lelang pada Hari Anti Korupsi 2024. Penawaran bisa dilakukan secara online, ini langkah-langkahnya.

Berikut 30 contoh caption Hari Antikorupsi Sedunia 2024 untuk unggahan di media sosial.

PHR berhasil mencatatkan milestone dengan memperoleh Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2024.

KPK akan melelang properti tanah dan bangunan, kendaraan, barang elektronik, dan barang lainnya.

Kumpulan contoh ucapan dan kutipan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 untuk di unggah di media sosial.

Hari Antikorupsi 2023 adalah “Uniting the World Against Corruption” atau “Menyatukan Dunia Melawan Korupsi”.

Ucapan Hari Anti Korupsi Sedunia dan slogan Anti Corruption Day dapat dipakai untuk caption medsos.

Tema Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati 9 Desember 2022.

Menurut Jokowi penindakan korupsi saat ini harus mengedepankan pemulihan aset dan mengembalikan kerugian yang dialami negara.

PBB menyatakan di Hari Anti Korupsi Sedunia 2020, pandemi membuka peluang untuk korupsi dan suap.

Meski Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK kini akan tetap bekerja dengan menjaga nilai lembaga antirasuah meski dilemahkan.

Presiden Jokowi membuka kemungkinan hukuman mati koruptor, tapi itu dianggap retorika belaka.

Presiden Jokowi mendapat pertanyaan soal kemungkinan penerapan hukuman mati kepada pelaku korupsi oleh siswa SMK, di Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada KPK agar lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Meski KPK berhasil selamatkan uang negara triliunan, MPR menilai pencegahan tetap harus diutamakan ketimbang penindakan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka peluang memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Joko Widodo menilai program pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dievaluasi.