Indeks Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak diminta menindak tegas perusahaan penanaman modal asing yang tidak membayar pajak selama sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku rugi.

Dasar hukum Ditjen Pajak dalam melakukan gijzeling adalah  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.