Indeks Bisnis Perhotelan

Hariyadi menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk sharing economy lebih murah ketimbang mendirikan hotel.

Airbnb menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi yang ramah terhadap inovasi sekaligus menjaga sehatnya kompetisi.

PHRI terus mendesak pemerintah mengatur bisnis penginapan dan akomodasi ala AirBnB agar persaingan antara perusahaan berbasis digital dan konvensional seimbang.

Jasa perhotelan di Provinsi Bali berinisiatif untuk memberikan harga khusus kepada wisatawan yang terdampak aktivitas vulkanik Gunung Agung.

Pengusaha hotel di Indonesia mendesak pemerintah mengenakan pajak ke perusahaan penyedia layanan akomodasi daring dari luar negeri semacam Airbnb dan agen travel online asing.

Kurang baiknya pelayanan serta infrastruktur membuat Hotel Grand Cempaka kalah bersaing dengan hotel-hotel lain di Jakarta.

Para pelaku usaha jasa perhotelan di Kota Timika, Papua kini mulai merasakan dampak dari krisis yang menimpa PT Freeport Indonesia, karena turunnya tingkat hunian hotel di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan moratorium izin pembangunan hotel akan berakhir pada 31 Desember 2016. Melihat okupansi hotel masih rendah, Yogyakarta memutuskan memperpanjang batas waktu pemberian izin mendirikan hotel selama setahun kedepan.