Indeks Bawaslu

Pendemo datang dari elemen yang menamakan diri Corak dan Aliansi Santri Bersatu mendukung Bawaslu dan KPU.

Ratusan massa berkonvoi menuju Bawaslu untuk mengawal tim BPN yang melaporkan dugaan kecurangan. 

Jika tidak ada pemberitahuan maka aksi dianggap ilegal sehingga aparat berhak membubarkan, pun jika mengganggu ketertiban masyarakat.

Polisi mengatakan belum menerima surat izin pemberitahuan pelaksanaan aksi. Sehingga jika tidak ada pemberitahuan maka aksi dianggap ilegal sehingga aparat berhak membubarkan, pun jika mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterima Tirto, Masjid Itiqlal merupakan titik kumpul bagi sejumlah massa yang akan mendatangi Bawaslu untuk melaporkan kecurangan pemilu.

Massa yang jumlahnya diperkirakan sekitar 200 orang yang tiba di Kantor Bawaslu RI diminta membubarkan diri oleh kepolisian dengan alasan tak memiliki izin.

Menurut BPN, kasus ketidaknetralan ASN dalam Pemilu 2019 sudah terlalu banyak. 

BPN Prabowo-Sandi menginventarisasi dugaan kecurangan pemilu dan pilpres, selanjutkan melaporkannya ke Bawaslu RI.

Eggi Sudjana mengklaim demonstrasi di depan Gedung Bawaslu adalah bentuk people power. 

Kedatangan Eggi Sudjana dan Kivlan Zein disambut sorak sorai massa. 

Meski aksi ini inisiatif dari tokoh-tokoh seperti Kivlan Zen, Syarwan Hamid, Eggi Sudjana, Permadi dan lainnya, KPU tak memiliki waktu untuk menemui mereka karena keterbatasan waktu yang dimiliki para komsioner KPU.

TKN menilai massa aksi GERAK, yang diinisiasi Kivlan Zen menuntut agar paslon 01 Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi dari Pilpres 2019, karena mereka tidak siap kalah dalam pemilu.

Rangkaian kawat berduri telah dipasang sepanjang Gedung KPU. Tak hanya itu saja, kawat berduri ini juga terpasang di pembatas Jalan Imam Bonjol, atau di seberang Gedung KPU.

Sebanyak 11 ribu aparat gabungan bakal mengamankan unjuk rasa yang digalang Eggi Sudjana ke KPU dan Bawaslu, Kamis besok.

KPU menyatakan sistem penghitungan bukan untuk menguntungkan salah satu paslon, melainkan hak publik memperoleh informasi.

Bawaslu DKI Jakarta sudah memeriksa sopir mobil pembawa ribuan formulir C1 yang ditemukan di Menteng. 

Dari 600 laporan yang masuk ke Bawaslu sampai 3 Mei 2019, 159 kasus termasuk pidana pemilu. 

Penundaan ini karena belum siapnya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai terlapor dalam menyiapkan keterangannya.

Bawaslu Jawa Tengah menyatakan palsu sampel formulir C1 yang ditemukan di Menteng dengan daeral asal Boyolali.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat mengatakan, konsultasi ke KPU ini untuk menentukan asli atau tidaknya formulir C1 yang ditemukan di Menteng.