Profil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja: Dokter dari Partai Buruh

tirto.id - Asep Surya Atmaja resmi menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026). Sosok bupati baru ini menyita perhatian publik karena berlatar belakang profesi dokter yang kini berkarier politik di Partai Buruh.

Pelantikan tersebut menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Langkah ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Asep sebagai Wakil Bupati Bekasi setelah bupati sebelumnya, Ade Kuswara Kunang, diberhentikan akibat adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap.

Dedi Mulyadi meyakini latar belakang dan integritas sang bupati baru mampu membawa kemajuan pesat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Saya yakin dokter Asep akan bekerja dengan benar dan tidak takut pada tekanan manapun, karena bekerja untuk kepentingan rakyat,” ucap Dedi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Biodata dan Latar Belakang Pendidikan Kedokteran

Asep Surya Atmaja lahir di Bekasi pada 22 September 1976. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 1 Lemahabang pada 1983–1989, lalu berlanjut ke SMPN 1 Cikarang (1989–1992) dan SMAN 1 Lemahabang (1992–1995).

Setamat sekolah menengah, ia menempuh studi kedokteran di Universitas Trisakti pada 1995 dan meraih gelar dokter pada 2004.

Kiprahnya di dunia medis tercatat melalui keanggotaannya di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2004–2029 serta Dewan Penasihat Asosiasi Klinik (Asklin) Kabupaten Bekasi periode 2014–2029.

Selain di dunia kesehatan, Asep aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Ia menjabat Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bekasi (2023–2027), Bendahara Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Masyarakat (2024–2029), serta Wakil Bendahara Pemuda Pancasila (2006–2029).

Perjalanan Karier Politik dan Jumlah Harta Kekayaan

Karier politik Asep bermula di Partai Golkar. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bekasi 6.

Di parlemen daerah, ia dipercaya memimpin Fraksi Golkar dan aktif di Komisi IV yang membidangi sektor pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan.

Pada 2024, Asep memutuskan hijrah dan bergabung dengan Partai Buruh. Langkah politik ini mengantarkannya maju dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 sebagai calon Wakil Bupati Bekasi berpasangan dengan Ade Kuswara Kunang, diusung koalisi Partai Buruh bersama PDIP.

Pasangan ini keluar sebagai pemenang dengan perolehan 666.494 suara atau 45,68 persen.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2025, Asep tercatat memiliki total harta kekayaan bersih sebesar Rp4.152.942.940 (sekitar Rp4,15 miliar).

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp5,66 miliar, alat transportasi dan mesin Rp957 juta, serta kas dan setara kas Rp176,4 juta, dikurangi tanggungan utang sebesar Rp2,64 miliar.

Instruksi Tegas Dedi Mulyadi untuk Bupati Bekasi Baru

Dalam arahannya, Dedi Mulyadi meminta Bupati Asep memfokuskan anggaran daerah yang berlimpah untuk perbaikan layanan dasar warga, khususnya kesehatan dan pendidikan, dengan menghadirkan dokter keluarga hingga ke tingkat desa.

“Puskesmas harus lebih baik, RSUD harus lebih baik. Ke depan sudah selayaknya ada dokter keluarga. Tugasnya setiap hari menyambangi warga yang sakit. Orang miskin harus merasakan pengobatan seperti orang kaya yang punya dokter pribadi. Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Tapi kalau dokter yang datang ke rumah, itu luar biasa,” tegas Dedi.

Terkait pendidikan, Dedi menekankan pentingnya akses sekolah gratis bagi warga lokal hingga ke perguruan tinggi.

“Bagaimana agar warga Bekasi asli, yang lahir di sini, besar di sini, kakek neneknya di sini, bisa berubah nasibnya? Tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” kata Dedi.

Dedi juga mengingatkan tingginya kemampuan fiskal Kabupaten Bekasi dengan kas daerah yang tersisa Rp1 triliun dan SILPA mencapai Rp1,8 triliun agar segera dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan penataan kota.

“Bekasi duitnya banyak, tapi daerahnya belum rapi. Akibatnya warga Bekasi kalau weekend larinya ke Ciater, Pangandaran. Sekarang di bawah kepemimpinan dokter Asep, Bekasi harus kinclong,” kata dia.

Dedi bahkan memerintahkan sanksi tegas jika aparat kewilayahan tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Menutup arahannya, Dedi meminta Bupati Asep lebih banyak bekerja di lapangan daripada menghabiskan waktu di balik meja kantor.

“Bupati jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, bupati trotoar, bupati sawah, bupati pabrik. Masuk ke gang-gang, cek pelayanan kelurahan. Pulang malam tidak apa-apa, yang penting kerja untuk rakyat karena bupati hari ini milik rakyat Bekasi,” pungkasnya.