Pemerintah Kejar Pertumbuhan Kuartal II 2021 6,7% Lewat Ramadan

Angka 6,7 persen itu dipandang sebagai angka minimum agar Indonesia bisa kembali ke 5 persen year on year.

Terbit 12 Apr 2021 08:37 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Bupati Semarang Ngesti Nugraha (kanan) berdialog dengan pedagang saat pembagian antiseptik tangan (hand sanitizer) serta pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Bedono, Kecamtan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/4/2021). ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa.

tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menarget pertumbuhan ekonomi 6,7 persen pada kuartal II (Q2) 2021. Target ini diyakini dapat dicapai bila pemerintah mampu memanfaatkan momentum selama periode ramadan hingga perayaan Idul Fitri.

“Momentum yang digunakan untuk pertumbuhan tersebut adalah Ramadan dan Idul Fitri,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4/2021).

Menurut Susi target pertumbuhan ekonomi Q2 2021 sebesar 6,7 persen ini harus tercapai. Pasalnya pemerintah harus mampu menambal pertumbuhan Q1 2021 yang masih tersungkur di zona negatif.

Angka 6,7 persen itu dipandang sebagai angka minimum agar Indonesia bisa kembali ke pertumbuhan sebelum COVID-19 yaitu sekitar 5 persen year on year untuk keseluruhan tahun 2021. Jika target 6,7 persen meleset, maka selama 2021 Indonesia tidak mungkin dapat mencapai target pertumbuhan 5 persen.

Sejauh ini pemerintah memang sudah menyiapkan sederet jurus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Q2 2021. Salah satunya dengan menjaga konsumsi masyarakat meski terjadi larangan mudik.

“Kegiatan belanja Idul Fitri didorong dari dua sisi, dengan berbagai program pada saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan dengan meningkatkan daya beli,” ucap Susiwijono.

Lalu ada juga rencana percepatan pencairan perlindungan sosial regular menjadi sebelum lebaran. Pemerintah juga berencana menyalurkan bansos beras bagi masyarakat selama Ramadan melalui Program Penyaluran Bantuan Beras sebesar 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kartu Sembako pada masa peniadaan mudik berlaku.

Ada pula imbauan pemerintah agar pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 100% tanpa dicicil agar Rp215 triliun beredar di pasar. Menurut Susi hal ini bakal mampu mendorong kondisi perekonomian semakin baik.

“Teman-teman pengusaha dapat ikut mendukung ekonomi agar THR buruh dapat dibayarkan penuh sebelum Lebaran sehingga dapat mendorong konsumsi kita di Q2 ini,” ucap Susi.