tirto.id - Pemerintah berupaya menggenjot vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster di tengah kasus Corona mulai naik lagi. Bahkan vaksin booster ini akan dijadikan syarat mobilitas warga dalam beraktivitas, termasuk dalam perjalanan darat, laut, dan udara.
Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Senin, 4 Juli 2022. “Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk airport disiapkan vaksinasi dosis ketiga,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah menerapkan kembali syarat perjalanan setelah melihat lonjakan kasus di sejumlah negara seperti Perancis, Italia hingga Singapura. Selain itu, angka penerapan booster juga dilakukan untuk mendorong kenaikan warga yang divaksin.
Hal tersebut tidak terlepas dari data orang yang masuk mal mencapai 1,9 juta jiwa, sementara warga yang sudah vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster hanya 24,6 persen dari total masyarakat yang ke mal.
“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” kata Luhut.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun memastikan tengah menyusun kesiapan pelaksanaan aturan teknis tersebut.
“Saat ini Kemenhub tengah mendiskusikan kesiapan penerapannya bersama para pemangku kepentingan di sektor transportasi. Saat ini Surat Edaran Satgas juga tengah dalam penyiapan,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam pernyataannya, Selasa (5/7/2022).
Adita mengatakan, rencana penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan akan diikuti persiapan pelaksanaan tempat vaksinasi seperti bandara, terminal, stasiun hingg pelabuhan.
“Hal ini sudah pernah kami lakukan sebelumnya dan terbukti membantu pencapaian tingkat vaksinasi di seluruh Indonesia,” kata Adita.
Epidemiolog cum peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendukung rencana pemerintah untuk memberlakukan syarat vaksin booster. Alasannya, kata dia, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjamin kesehatan masyarakat dan memprioritaskan kesehatan warga.
“Sekarang dengan kebijakan misalnya rencana pemerintah akan memberlakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal, ya memang saat ini harus seperti itu. Karena pemerintah punya posisi kewajiban untuk menjamin kesehatan masyarakat, memprioritaskan kesehatan masyarakat,” kata Dicky saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/7/2022).
Dicky mengatakan, publik yang tidak tahu atau tidak peduli bisa dikesampingkan demi kepentingan untuk mengurangi risiko warga terpapar dan mengedepankan kesehatan publik. Ia mengingatkan pandemi COVID-19 harus ditangani dengan pendekatan preventif, bukan kuratif.
“Sekali lagi pengendalian pandemi COVID-19 ini harus mengacu pada prinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi karena dari dampak terinfeksi COVID-19 ini apalagi yang sudah berulang-ulang itu sangat serius," tegas Dicky.
Dicky mengatakan, kasus COVID-19 kali ini lebih berbahaya karena mudah menyebar, terutama akibat varian BA4 dan BA5. Ia mengingatkan kemunculan varian baru BA275 yang berada di India jauh lebih menakutkan.
Varian tersebut, kata Dicky, bisa menurunkan efikasi antibodi dan menyebabkan keparahan seperti varian-varian Delta maupun Omicron. Ia juga mengingatkan bahwa 1/5 orang yang terpapar COVID-19 bisa mengalami long Covid.
“Oleh karena itu upaya atau prinsip mencegah lebih baik dari pada terinfeksi COVID. Itu menjadi harus diprioritaskan oleh pemerintah atau kepala daerah, karena ini akan menjadi beban kesehatan atau pembangunan kesehatan di periode berikutnya dan ini tanggung jawab moral [para pemimpin]” kata dia.
Potensi Lonjakan Kembali Kasus COVID-19
Dicky tidak memungkiri bahwa kasus COVID-19 akan mengalami lonjakan, bahkan memasuki gelombang keempat akibat varian BA4 dan BA5. “Prediksi peningkatan kasus infeksi khususnya untuk gelombang keempat atau akibat terutama didominasi BA5 ya, dan beberapa juga BA4 ini memang tidak terelakkan atau sulit dicegah. Jadi kasus infeksi ini bahkan sudah banyak saat ini,” kata Dicky.
Dicky mengingatkan PPKM merupakan kondisi penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Pemerintah harus kembali menggalakkan testing, tracing dan treatment (3T) maupun penerapan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) selain mendorong angka vaksinasi.
Dicky melihat, saat ini penerapan 3T dan 5M menjadi kurang optimal. Tidak sedikit masyarakat mulai tidak melakukan testing. Kemudian, penggunaan masker sudah mulai melonggar.
Menurut Dicky, hal tersebut perlu diketatkan kembali sebagaimana fungsi pelaksanaan PPKM. Pemerintah harus menyiapkan strategi yang jelas, efektif dan implementatif seperti penggunaan masker secara konsisten demi melindungi masyarakat.
Hal itu bisa diterapkan lewat kebijakan kapasitas mal tidak 100 persen atau hanya 80 persen kapasitas, pelaksanaan kembali sebagian WFH serta membolehkan WFH khusus untuk orang yang kontak erat.
“Sekarang ini gak begitu (strategi-strategi pencegahan penularan) dan ini yang akan mempercepat. Hal-hal yang implementatif seperti itu efektif dan tidak juga menggangu secara signifikan sektor pemulihan, kan. Tapi itu akan mengurangi penularan, nah ini yang harus diberlakukan," kata Dicky.
Dicky meminta pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas kesehatan seandainya kebijakan wajib booster diterapkan. Keberadaan gerai akan mendorong masyarakat untuk mau divaksin. Hal itu dilakukan agar demi mencegah perburukan situasi fasilitas kesehatan serta melindungi masyarakat dari COVID terutama komorbid, lansia dan orang yang rentan terpapar.
Pemerintah juga harus memperbaiki metode komunikasi bencana agar masyarakat mau ikut serta dalam kegiatan pencegahan COVID-19, kata Dicky. Masyarakat perlu diedukasi, apalagi Indonesia tengah memasuki masa liburan. Sebagai contoh, masyarakat disarankan untuk karantina sebelum kembali beraktivitas bekerja. Semua langkah tersebut penting agar lonjakan kasus bisa diminimalisir.
“Kalau bicara potensi lonjakan ini, tentu sulit dihindari. Tapi masalahnya banyak yang tidak bergejala atau tidak mau di-testing atau minim testing. Ini yang sekali lagi yang berbahaya,” kata Dicky.
Pemerintah Dinilai Tidak Kreatif
Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai, aksi pemerintah dengan melarang aktivitas warga sebelum vaksin booster adalah bukti pemerintah tidak kreatif. Ia sebut pemerintah memahami situasi pasca COVID-19 dan justru bisa menjadi titik mundur bagi pertumbuhan ekonomi.
“Saya khawatir sikap pemerintah yang seperti ini tidak dikendalikan, maka publik akan menilai pemerintah Jokowi sebagai pemerintahan represif,” kata Riko saat dihubungi Tirto.
Riko menyarankan pemerintah mengedepankan sikap persuasif dalam kegiatan vaksin booster. Upaya persuasif akan lebih konstruktif. Sebab, mengumbar ancaman akan menimbulkan kritik masyarakat.
Ia mengingatkan, situasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah positif. Situasi ekonomi positif perlu bagi semua entitas sosial. Pusat ekonomi, perdagangan, seni dan sebagainya sedang berjalan naik. Semua itu nanti mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi pemerintah malah menggunakan upaya mengancam dalam penanganan COVID.
“Lha ini kok malah pakai diancam-ancam. Saya khawatir pemerintah menjadi represif dan akhirnya melihat rakyat sebagai lawan yang diperangi,” imbuhnya.
Terkait itu, Riko meminta masyarakat secara mandiri mau melakukan vaksin booster sebagai langkah bersama melindungi masyarakat sekitar. Hal itu juga sebagai upaya mempertahankan pertumbuh ekonomi yang sedang bergerak.
Di sisi lain pemerintah bisa menggunakan upaya vaksinasi secara persuasif seperti pelaksanaan vaksin booster melalui komunitas-komunitas, kelompok profesi dan lingkungan RT. “Bisa dengan gerakan massal vaksin booster di lingkungan tersebut. Jadi lebih cepat dan melayani,” kata Riko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
