Mengapa Paspor Indonesia Kalah dari Malaysia?

tirto.id - Paspor Indonesia masih tertinggal jauh dari paspor Malaysia dalam hal akses perjalanan internasional. Merujuk data Passport Index 2026, paspor Malaysia punya skor mobilitas 175 dan menempati peringkat kedua dunia. Sementara itu, paspor Indonesia hanya memperoleh skor mobilitas 89 dan berada di posisi ke-56 dunia.

Selisih 86 poin ini menunjukkan perbedaan besar dalam kemudahan perjalanan warga kedua negara saat berkunjung ke luar negeri. Lantas, bagaimana perbandingan paspor Indonesia dan Malaysia, dan mengapa kekuatan masing-masing berbeda?

Mengapa Akses Visa Berbeda?

Tidak ada satu faktor yang secara otomatis menentukan kuat atau lemahnya sebuah paspor. Negara tujuan menetapkan kebijakan visa berdasar kepentingan dan penilaian masing-masing.

Uni Eropa, misalnya, menimbang sejumlah aspek ketika menentukan kebijakan bebas visa, sesuai regulasi visa mereka. Faktor tersebut mencakup migrasi ilegal, keamanan dan ketertiban umum, manfaat ekonomi seperti pariwisata dan perdagangan, hubungan luar negeri, hak asasi manusia, serta prinsip resiprositas (Article 1).

Amerika Serikat memiliki persyaratan tersendiri melalui Visa Waiver Program. Negara peserta harus memenuhi sejumlah standar, termasuk keamanan dokumen perjalanan, penggunaan paspor elektronik, pertukaran informasi hukum, serta pelaporan paspor hilang atau dicuri, dan tingkat penolakan visa tertentu.

Perbedaan metodologi juga perlu diperhatikan ketika menggunakan indeks paspor. Dalam Henley Passport Index 2026, misalnya, Malaysia berada di peringkat ke-7 dunia dengan akses ke 183 destinasi, sementara Indonesia berada di peringkat ke-69 dunia dengan akses ke 70 destinasi.

Angka tersebut berbeda dari data Passport Index karena masing-masing lembaga memiliki metodologi sendiri. Maka, skor kedua indeks tidak bisa diperlakukan sebagai angka yang sama.

Upaya Indonesia Memperluas Akses Bebas Visa

Pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi untuk memperluas fasilitas bebas visa. Salah satu langkahnya berupa perjanjian yang berlaku untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Pada 23 September 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan tiga negara, yakni Lebanon, Saint Vincent and the Grenadines, dan Republik Dominika. Kesepakatan kerja sama ini berlangsung di sela High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan interaksi antarnegara. "Diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong fasilitas bebas visa bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang," ujar Kemlu RI dalam pernyataannya di situs resmi.