Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
Peneliti doktoral di University of Queensland, Australia

Melupakan Gerakan Mahasiswa Islam?

8 November 2016
Dibaca Normal 3 menit
Demonstrasi 4 November, yang disebut-sebut sebagai aksi massa terbesar setelah Reformasi, memang sudah usai. Akan tetapi, banyak hal terjadi dalam demonstrasi itu yang masih menarik untuk didiskusikan. Salah satunya: kelompok mana yang memicu kericuhan yang terjadi setelah isya?

Kericuhan terjadi justru setelah massa yang berdemonstrasi sejak salat Jumat membubarkan diri. Lebih mengagetkan lagi, pelaku kericuhan bukan FPI, ISIS, atau organ-organ yang sebelumnya dituding sebagai “biang onar”. Yang keluar di pemberitaan justru massa berbaju sebuah organisasi mahasiswa Islam yang dianggap tertua di Indonesia. Bahkan, organisasi seperti FPI justru membentengi massa aksi agar tidak membuat demonstrasi menjadi ricuh.

Kehadiran elemen-elemen gerakan mahasiswa Islam dalam aksi-aksi demonstrasi adalah hal lumrah. Pun ketika mereka berdemonstrasi dengan darah muda yang penuh gelora, saya sebagai mantan aktivis gerakan mahasiswa Islam menganggapnya sebagai hal biasa.

Namun, ketika mendapati gerakan mahasiswa ‘Islam’ masih melakukan aksi yang sama dengan aksi-aksi yang dulu saya ikuti di pengujung 2000-an, terlihat bahwa gerakan mahasiswa Islam masih terjebak dalam kenangan-kenangan tentang kejayaan, sebagaimana 1966 dan 1998.

Di antara gerakan mahasiswa, setidaknya ada dua jargon penting yang membuat gerakan-gerakan mahasiswa bisa bertahan hidup sampai saat ini, dengan aksi-aksi yang heroik. Jargon pertama adalah agen perubahan. Aktivis-aktivis mahasiswa, sejak pengkaderan, dicekoki dengan doktrin bahwa gerakan mahasiswa selalu tampil sebagai garda terdepan perubahan-perubahan sosial. Yang sering diulang-ulang adalah gerakan mahasiswa 1998, ketika (katanya) ribuan aktivis mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto turun.

Tak hanya 1998. Bahkan, katanya, gerakan mahasiswa juga dikabarkan menjadi garda terdepan dalam fase-fase genting sejarah Indonesia. Sejak 1945, 1966, 1978, dan lain sebagainya.

Hal tersebut memang ada benarnya. Mahasiswa memang turun ke jalan dan berdemonstrasi. Tapi bukan berarti mahasiswa melakukan perubahan sendirian. Toh, pada tahun-tahun penuh perubahan yang sering disebut di atas, gerakan mahasiswa turun karena ada kontradiksi-kontradiksi ekonomi-politik yang melatarbelakanginya, selain juga karena ada elemen lain (non mahasiswa) yang turun ke jalan.

Tak salah jika mahasiswa dianggap terlibat dalam perubahan-perubahan krusial sejarah bangsa ini. Namun, tidak pernah ada gerakan mahasiswa melakukan perubahan secara sendirian. Kecuali dalam isu-isu yang terkait langsung dengan mahasiswa, seperti misalnya penolakan biaya pendidikan di Quebec, Kanada.

Pokok soal ini berkelindan dengan jargon kedua, yaitu bahwa mahasiswa adalah pemimpin masa depan. Di kalangan mahasiswa, hal ini juga sering diucapkan, terutama oleh senior-senior mahasiswa yang sudah punya akses kepada kekuasaan. Banyak gerakan mahasiswa yang hidup bukan hanya karena ada aktivitas di dalam kampus, tetapi juga karena terhubung dengan senior-seniornya. Ini juga lumrah, walau terkadang senior atau kanda-yunda yang disebut kerap adalah kanda-yunda yang sudah menjadi pejabat publik, minimal Bupati, Gubernur, atau Anggota DPR.

Hal semacam ini yang, menurut Muhammad Al-Fayyadl, jadi problem setelah 1998. Ada kecenderungan migrasi aktivis-aktivis tahun 1998 ke dunia politik yang, ironisnya, membawa adik-adik mereka ke dalam gerbong mereka. Di dunia politik Indonesia, bawa-membawa dan tarik-menarik gerbong sudah menjadi lazim. Jadi, wajar jika banyak aktivis 1998 yang terjun ke politik dan lantas memiliki hubungan khusus dengan adik-adiknya, seperti Fahri Hamzah di KAMMI, Anas Urbaningrum di HMI, Muhaimin Iskandar di PMII, dan lain sebagainya.

Kecenderungan semacam ini membuat gerakan mahasiswa Islam, sebutlah HMI (Diponegoro dan MPO), KAMMI, PMII, IMM, dan lain sebagainya, berfungsi menjadi semacam “pintu gerbang” atau bahkan “lokasi kaderisasi” bagi calon-calon politikus. Jadi, jangan heran jika gerakan-gerakan mahasiswa menjadi sangat berminat terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi semacam 4 November.Selain karena eksistensi, keterlibatan dalam aksi-aksi massa yang berskala besar, lengkap dengan kecenderungan untuk bentrok dengan aparat bisa menambah posisi tawar gerakan, terutama di mata senior-senior yang berkiprah di dunia politik.

Komersialisasi Pendidikan dan Kegagapan Gerakan Mahasiswa

Tak ada masalah dengan aksi-aksi gerakan mahasiswa yang cenderung politis itu. Juga tak ada yang keliru dengan demonstrasi 4 November kemarin, terlepas dari ricuh-ricuh yang muncul di malam harinya. Yang menjadi ironis adalah: ketika gerakan mahasiswa tampil dengan heroik di aksi-aksi #belaislam, lengkap dengan kericuhan yang mereka tampilkan, gerakan-gerakan itu terlihat gagap memperjuangkan nasib mereka sendiri di kampus.

Ketika di tingkat nasional gerakan mahasiswa semakin politis, di kampus sendiri mahasiswa harus berjuang untuk melawan biaya pendidikan yang semakin mahal. Selepas pemerintah mengesahkan UU No 12 tentang Pendidikan Tinggi yang diikuti dengan pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal, biaya pendidikan jadi naik berkali-kali lipat.

Tiap awal tahun ajaran, hampir selalu saja ada mahasiswa yang gagal masuk UI, UGM, atau ITB karena tidak bisa membayar UKT. Di kampus-kampus swasta, biaya bisa jadi lebih mahal. Komersialisasi sudah menyebar dari Sabang ke Merauke, tidak hanya terjadi di kampus-kampus negeri di pulau Jawa. Dan semakin politis aksi mahasiswa di Jakarta, isu-isu semacam ini justru seperti terlupakan.

Memang, masih ada perlawanan. Bulan Mei 2016, ribuan mahasiswa UGM turun ke rektorat untuk menuntut pembatalan UKT dan bersolidaritas dengan pedagang kantin yang digusur. Beragam aksi serupa terjadi di kampus lain. Namun, aksi-aksi semacam itu seperti tidak terdengar di Jakarta, kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang memilih untuk aksi ricuh di tanggal 4 November 2011.

Akhirnya demonstrasi tidak berbuah pada perubahan kebijakan. Kampus tetap mahal, mahasiswa tetap harus berjuang untuk kuliah dan lulus tepat waktu. Dosen tetap jarang masuk kelas, akses terhadap literatur-literatur terbaru tetap minim, dan fasilitas perpustakaan masih tetap itu-itu saja.

Mahasiswa-mahasiswa muslim tentu sangat dirugikan oleh praktik komersialisasi pendidikan semacam ini. Mahasiswa-mahasiswa muslim, terutama mereka yang berasal dari pedesaan dan menggantungkan hidup dari tanah pertanian terbatas, akan sulit masuk ke pendidikan tinggi. Pertanyaannya, di mana gerakan mahasiswa Islam ketika umat Islam tidak bisa mengamalkan Surat Al-Alaq karena tak punya uang?

Ironisnya, isu-isu semacam ini tidak begitu populer untuk diperjuangkan oleh kalangan elit-elit mahasiswa di Jakarta. Hal ini mengingatkan saya ketika dulu hilir-mudik mempersiapkan judicial review UU Pendidikan Tinggi pada 2012 silam: kajian sudah dibuat, rasionalisasi sudah dipaparkan, tetapi aktivis-aktivis mahasiswa, pun senior-senior yang kerap mendampingi mereka, justru lebih tertarik untuk aksi “turunkan SBY” daripada bersolidaritas membatalkan UU yang mencekik mahasiswa ini. Akibatnya, judicial review ditolak tanpa banyak perlawanan, sementara kuliah akhirnya semakin mahal.

Kalau hal semacam ini, ketidakpedulian pada isu-isu riil di kampus, masih saja berlangsung, mungkin sudah saatnya kita mengucapkan salam perpisahan pada gerakan-gerakan mahasiswa Islam. Biarkan mereka sibuk membela senior dan kanda-kanda mereka, sementara di kampus-kampus mereka menjadi artefak sejarah yang dikenang adik-adik mahasiswa. Biarlah mereka yang bergerak di kampus-kampus dan berhadapan dengan pejabat-pejabat universitas yang membuat sejarah baru.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.