Masuk tirto.id
tirto.id - Link pendaftaran rekrutmen pegawai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi dibuka mulai 7 Juli 2026. Lantas, apakah pegawai SKK Migas 2026 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Simak ulasan lengkapnya.
Rekrutmen Pegawai SKK Migas 2026 dibuka hingga 14 Juli 2026. Formasi dibuka untuk mendukung pelaksanaan dan monitoring kegiatan operasional KKKS dan lifting di berbagai wilayah di Indonesia.
Masing-masing formasi memiliki kualifikasi yang berbeda sesuai dengan tugas dan jabatannya. Dalam hal ini, seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya atau gratis. Sebelum mendaftar, pastikan telah mengetahui kualifikasi yang dibutuhkan, termasuk status kepegawaiannya.
Link Pendaftaran Rekrutmen Pegawai SKK Migas 2026
Pendaftaran rekrutmen Pegawai SKK Migas 2026 dibuka untuk minimal lulusan Strata 1 (S1) dengan IPK minimal 3,00 pada jurusan multidisiplin ilmu yang relevan. Selain itu, pelamar juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja SKK Migas.Formasi dapat diisi oleh lulusan baru yang memenuhi kriteria. Kandati begitu, pelamar yang memiliki pengalaman kerja relevan seperti fasilitas produksi migas, fasilitas penunjang migas akan memperoleh nilai tambah.
Pada proses seleksi, pelamar diperkenankan melamar lebih dari satu posisi, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing posisi yang dilamar. Sebelum mendaftar, pastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah benar, lengkap, dan sesuai.
Adapun proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman jobs.talentics.id. Seluruh formasi jabatan beserta kualifikasi yang dibuka juga dimuat dalam laman tersebut. Pelamar perlu membuat akun terlebih dahulu untuk mendaftar, memilih formasi, hingga mengunggah dokumen persyaratan.
Berikut link pendaftaran rekrutmen pegawai SKK Migas 2026 yang dapat diakses pelamar:
Link Pendaftaran Rekrutmen Pegawai SKK Migas 2026
Apakah Pegawai SKK Migas Berstatus PNS?
SKK Migas bertugas mengelola sektor hulu minyak dan gas bumi dengan menggunakan sistem Kontrak Kerja Sama (KKS). Lembaga ini didirikan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dikelola negara dapat memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat.
Adapun fungsi SKK Migas yaitu memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta KKS , serta melaksanakan penandatanganan KKS.
Selain itu, SKK Migas juga bertugas untuk menilai dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang akan diproduksi. Lalu memberikan persetujuan terhadap berbagai rencana pengembangan dan anggaran yang disusun, serta melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan KKS kepada Menteri ESDM.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pegawai SKK Migas dapat berasal dari PNS maupun Non-PNS.
Hal ini tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi :
"Pegawai SKK Migas dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil."
Lalu hak keuangan atau gaji dan fasilitas bagi pegawainya diatur khusus oleh Menteri ESDM setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Dengan demikian, skema penggajian pegawai SKK Migas berbeda dengan sistem penggajian PNS pada umumnya.
Hal ini termaktub dalam Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 15 ayat 1-2 yang berbunyi:
(1) Pegawai SKK Migas diberikan hak keuangan dan fasilitas.
(2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Pembaca dapat mengakses artikel mengenai rekrutmen melalui tautan berikut ini:
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Beni Jo
