tirto.id - Kekacauan di Sudan belum berhenti sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil. Baru-baru ini, setidaknya 15 pengunjuk rasa tewas saat ribuan orang melakukan demonstrasi untuk menentang kudeta. Saat ini, jumlah korban tewas mencapai 39 orang.
Seperti dikutip Daily Sabah, serikat dokter pro-demokrasi mengatakan, sebagian besar korban itu ditembak "di kepala, leher atau dada." Sedangkan Asosiasi Profesional Sudan, yang mempelopori protes sejak 2019, memberikan tuduhan "polisi telah melakukan pembunuhan terencana."
Wartawan AFP melaporkan, beberapa unjuk rasa itu terjadi di Khartoum, ibu kota Sudan, saat saluran telepon terputus dan layanan internet terganggu sejak militer melakukan kudeta 25 Oktober lalu.
Seorang saksi mengatakan, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan melukai beberapa pengunjuk rasa. Di sisi lain, terdengar teriak para demonstran: "Tidak untuk aturan militer" dan "rakyat memilih pemerintahan sipil."
Dalam protes 14 November lalu, 6 orang dilaporkan tewas dan kepala biro jaringan berita Al-Jazeera di Khartoum sempat ditangkap, tetapi dibebaskan dua hari kemudian.
Kronologi Kudeta Sudan
Sejak kudeta militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan itu mengambil alih kekuasaan, ribuan orang turun ke jalan untuk menentang kudeta dan protes itu meletus di beberapa kota, termasuk Khartoum. Bahkan dalam aksi 25 November lalu, tiga orang dilaporkan tewas karena ditembak angkatan bersenjata.
AP News melaporkan, ketika itu, pemimpin militer Abdel Fattah Burhan langsung mengumumkan di TV nasional kalau dia sudah membubarkan pemerintah dan Dewan Berdaulat, sebuah badan gabungan militer dan sipil yang dibentuk setelah penggulingan Omar al-Bashir.
Menurut Burhan, salah satu dorongan intervensi dari militer adalah pertengkaran di antara faksi politik. Ketegangan itu meningkat selama beberapa minggu selama masa transisi menuju demokrasi di Sudan.
Jenderal Burhan juga mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan militer akan menunjuk pemerintah teknokratis untuk memimpin negara itu dalam pemilihan selanjutnya pada Juli 2023.
Dia menegaskan kalau militer akan bertanggung jawab atas hal itu. “Angkatan Bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada pemerintah sipil yang terpilih,” katanya.
Militer juga menangkap Perdana Menteri Sudan, Abdallah Hamdok dan istrinya. Mereka ditahan dan menjadi tahanan rumah bersama anggota kabinet dan para pemimpin sipil lainnya.
Orang-orang yang ditahan itu adalah bagian dari pemerintah transisi yang dirancang untuk mengarahkan Sudan menuju negara demokrasi setelah masa pemerintahan Presiden Omar al-Bashir.
Editor: Iswara N Raditya
