Kapolri Perintahkan Kabareskrim Tindak Calo Tenaga Kerja

tirto.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memburu dan menindak tegas para calo tenaga kerja serta pelaku pungutan liar (pungli).

Mulai dari Kabareskrim Polri hingga para Kapolda di seluruh Indonesia pun diperintahkan untuk merespons cepat laporan masyarakat terkait praktik percaloan perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di internal perusahaan.

"Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan," kata Suyudi dalam keterangan tertulis sebagaimana saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Suyudi mengimbau para pencari kerja agar tidak takut melaporkan segala bentuk pemerasan atau tawaran kerja dari calo. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan tanggap polisi di nomor call center 110 atau melaporkan langsung ke Bhabinkamtibmas dan Kapolsek setempat.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," tutur Suyudi.

Lebih lanjut dia berpesan kepada para pencari kerja untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran kerja ilegal. Selain itu, meminta para asesor uji kompetensi untuk terus menjaga integritas penilaian agar dipercaya oleh dunia usaha.

Dia kemudian secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. Suyudi pun menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan.

"Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah," ungkap dia.

Menurut Suyudi, dengan kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.

"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," ucap dia.