Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Suyudi Ario Seto, mengatakan mantan pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi berpotensi kembali menggunakan narkoba atau mengalami relapse karena kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Menurut Suyudi, persoalan lapangan pekerjaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan angka penyalahgunaan narkotika dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Orang-orang yang ketergantungan terhadap narkotika, setelah dia direhabilitasi, nah sering kali balik lagi, relapse lagi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pekerjaan," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Suyudi mengatakan, Polri akan berkolaborasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, termasuk mantan pengguna narkotika yang telah menyelesaikan rehabilitasi.
Dia menjelaskan program tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
Pelatihan juga akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan soft skill agar peserta dapat kembali produktif. Suyudi mengatakan Polri tengah mempersiapkan peluncuran program tersebut secara nasional.
"Nah, semua ini tentunya kami perlu kerja sama. Polri tidak bisa bekerja sendiri," katanya.
Menurut Suyudi, penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang menganggur, termasuk mantan pengguna narkotika pascarehabilitasi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan angka kriminalitas.
"Sehingga bisa produktif, sehingga angka kriminalitas bisa menurun, situasi kamtibmas bisa kondusif. Itu semangatnya," ucapnya.
Polri Siapkan Program Poliran untuk Pengangguran
Program yang dimaksud Suyudi adalah Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui pelatihan keterampilan hingga penyaluran tenaga kerja.
Suyudi menjelaskan pola perekrutan peserta akan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah, poses tersebut untuk mendata dan menjaring masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
"Polanya adalah merekrut oleh para Bhabinkamtibmas kami, mungkin nanti dibantu oleh para pendamping desa," ujar Suyudi.
Setelah direkrut, peserta akan mendapatkan pelatihan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Polri juga akan menggandeng Kemendes-PDT dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersedia di daerah.
"Kemudian kami latihkan, ya, kami kerja samakan dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian kami salurkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan," kata Suyudi.
Peserta yang telah mengikuti pelatihan selanjutnya akan disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Penyaluran tersebut akan didukung melalui kerja sama berupa nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan perusahaan terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Mendes-PDT Yandri Susanto menyatakan kementeriannya siap mendukung pelaksanaan Poliran.
Dia mengatakan program tersebut dapat disinergikan dengan sejumlah program pembangunan desa yang berpotensi menyerap tenaga kerja.
Yandri menyebut kementeriannya memiliki program desa tematik, seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, serta desa yang mengembangkan usaha peternakan ayam petelur, ayam pedaging, dan budi daya ikan lele.
Menurutnya, program-program tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penyerapan tenaga kerja di perdesaan.
"Jadi, kalaulah ini kami padu padankan dengan Poliran, maka insyaallah program ini akan sukses," kata Yandri.
i juga menyebut Kemendes-PDT akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan melibatkan 10 asosiasi desa yang hadir dalam pertemuan bersama Kapolri.
Yandri mengatakan, asosiasi tersebut terdiri dari empat asosiasi kepala desa, dua asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dua asosiasi perangkat desa, satu asosiasi mantan kepala desa, dan satu asosiasi masyarakat desa.
"Kami punya program Desa Ekspor yang juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. kami punya program Desa Wisata, juga menyerap tenaga kerja yang banyak dan menghasilkan uang yang banyak," ujarnya.
Yandri berharap kolaborasi antara Kemendes PDT dan Polri dapat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga keamanan masyarakat di tingkat desa.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
