Kapolda Minta Polisi Kawal Demo Hari Tani di DPR dengan Sabar

tirto.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, meminta agar aparat kepolisian yang menjaga unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat melakukan tugasnya secara profesional. Menurutnya, pengamanan tak boleh menimbulkan kerusuhan atau kerusakan fasilitas umum.

“Pengamanan unras tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Anggota harus sabar, terukur,” kata Asep dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

Asep mengatakan, personel yang menjaga unjuk rasa di depan Gedung DPR tidak dibekali senjata api. Sementara itu, katanya, penggunaan gas air mata hanya dapat dilakukan sesuai SOP dan dengan izin langsung darinya.

“Semua tindakan wajib dalam satu komando tanpa inisiatif pribadi,” tegasnya.

Lebih jauh, Asep meminta agar semua pihak dapat memegang teguh prinsip Jaga Jakarta yang saat ini terus digaungkan. Dia meminta agar para anggota kepolisian menunjukkan penjagaan unjuk rasa dengan humanis.

“Pegang teguh prinsip Jaga Jakarta. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tunjukkan profesionalisme, jaga marwah institusi, dan buktikan Polri mampu menjaga unjuk rasa dengan baik,” kata Asep.

Sebelumnya diwartakan, ribuan personel pengamanan disiapkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Aksi unjuk rasa tersebut juga akan dilaksanakan di sekitar Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan apel kesiapan pengamanan telah dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dengan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya.

"Kuat pengamanan wilayah Jakarta Pusat 8.340 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI," ungkap Susatyo dalam keterangan resmi. Rabu (24/9/2025).

Sementara, dari informasi yang masuk ke kepolisian, aksi unjuk rasa akan digelar oleh elemen masyarakat dari perkumpulan petani ubi kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional ke-65, Komiter Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional Untuk reforma Agraria, BEM SI Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.