tirto.id - Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara resmi sudah dibuka oleh Pemerintah. Salah satunya adalah pendaftaran PPPK yang dibuka sejak 20 September hingga 9 Oktober 2023.
Berdasarkan pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), formasi PPPK tahun 2023 dalam pembukaan rekrutmen CASN sebanyak 543.593 formasi.
Jumlah tersebut terbagi 493.634 formasi untuk kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah, 49.959 formasi untuk kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat.
Salah satu Pemerintah Daerah yang membuka pendaftaran PPPK adalah Pemerintah Provinsi Lampung. Formasi yang dibuka oleh Pemprov Lampung sebanyak 7.130 untuk PPPK Guru.
Informasi tersebut telah dirilis melalui Surat nomor 800/2041/Vi.04/2023 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Surat pengumuman yang dirilis 18 September 2023 tersebut, selain mengumumkan jumlah formasi, juga memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan pendaftaran di Pemprov Lampung.
Rincian Formasi PPPK Guru di Provinsi Lampung
Rincian formasi PPPK Guru di Provinsi Lampung, merujuk pada pengumuman nomor 800/2041/Vi.04/2023, rincian formasinya sebagai berikut ini:
- Ahli Pertama - Guru Agama Budha: 52 Formasi
- Ahli Pertama - Guru Agama Hindu: 181 Formasi
- Ahli Pertama - Guru Agama Islam: 343 Formasi
- Ahli Pertama - Guru Agama Katolik: 176 Formasi
- Ahli Pertama - Guru Agama Kristen: 251 Formasi
Rincian Formasi PPPK Tenaga Guru di Provinsi Lampung 2023
Syarat PPPK Guru Provinsi Lampung 2023
Mendaftar PPPK Guru di Provinsi Lampung harus memenuhi berbagai syarat. Adapun syaratnya sebagai berikut ini:
- Warga Negara Republik Indonesia.
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan Guru.
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan Kesehatan.
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
- Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
- Memiliki pengalaman kerja terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- Pengalaman kerja sebagaimana angka 12 (dua belas) dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- Membuat surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris dengan tinta hitam yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Gubernur Lampung Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai (meterai elektronik) yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12 dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai (meterai elektronik) yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Calon pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, materai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
- Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, materai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis: Sulthoni
Editor: Dhita Koesno
