Hardnews
AHY ke Puan Usai Demokrat ke Prabowo: Maaf Belum Bisa Bersama
AHY meminta maaf ke Puan Maharani karena Partai Demokrat harus segera mengambil keputusan untuk mendukung Prabowo Subianto.
Indeks Hardnews
Alasan MK Tolak Permohonan SIM Seumur Hidup
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji pasal 85 ayat 2 UU LLAJ yang meminta masa berlaku SIM sama seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Demokrat: SBY Turun Gunung untuk Hantarkan Prabowo Jadi Presiden
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal turun gunung untuk mengampanyekan dukungan terhadap bakal capres Prabowo Subianto.
Pembatalan PHK Tenaga Honorer Dinilai karena Tahun Politik
Trubus Rahadiansyah menilai pembatalan rencana penghapusan terhadap 2,3 juta tenaga honorer karena faktor momentum tahun politik.
Hakim Tolak Eksepsi Rafael Alun, Sidang Lanjut Pemeriksaan Saksi
Hakim menilai eksepsi Rafael Alun tidak beralasan hukum karena surat dakwaan JPU telah memuat syarat formal dan materi sesuai ketentuan yang berlaku.
Puan soal Cawapres Ganjar dari Tokoh NU: Bisa Jadi Pak Mahfud
Puan Maharani sebut peluang Mahfud MD jadi bakal cawapres Ganjar dari kalangan NU. Meski tak menutup peluang ada nama lain.
Update Harga Pangan 18 September: Beras-Bawang Putih Masih Mahal
Harga beras, minyak goreng hingga bawang putih terpantau masih mahal di pasaran, Senin (18/9/2023).
Atasi Kebakaran TPA Putri Cempo, Gibran: Besok Ada Water Bombing
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan kondisi kebakaran di TPA Putri Cempo Solo hari ini tidak separah kemarin.
Ganjar Pranowo soal TKA Cina: Kalau Diusir, Bisa Gantikan Nggak?
Ganjar Pranowo bicara soal banyaknya tenaga kerja asing (TKA) Cina yang bekerja perusahaan di Indonesia.
Ganjar Janji Rutin Safari ke Kampus usai Pensiun Jadi Gubernur
FISIP UI berharap bakal capres Prabowo Subianto memenuhi undangan kuliah kebangsaan seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Warga Jakarta Mesti Cetak Ulang e-KTP saat DKI Berubah Jadi DKJ
Status Jakarta berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) saat Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Nusantara.