tirto.id - Sebanyak 28 warga negara asing (WNA) dari tiga negara digelandang ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai oleh tim gabungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber (Ditsiber) Polda Bali. Puluhan WNA tersebut diamankan atas dugaan keterlibatan dalam praktik sindikat investasi fiktif serta penyalahgunaan izin tinggal.
Para WNA yang diringkus terdiri atas 24 orang asal Kamerun, 3 orang asal Turkmenistan, dan seorang warga negara Georgia.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Novyandri, menjelaskan penindakan tersebut dilakukan di kawasan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/11/2026).
"Benar, hasil operasi gabungan ini berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi lokasi, diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh mereka," ujar Novyandri, Kamis (12/11/2026) sore.
Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, jaringan investasi fiktif ini telah membagi peran secara terstruktur.
Satu orang WNA asal Georgia berusia 24 tahun bertindak sebagai manajer, tiga orang asal Turkmenistan bertugas sebagai tim pengamanan, sedangkan sisanya berperan sebagai operator teknis dan administrator.
Dari aspek dokumen keimigrasian, sebagian besar WNA tersebut memegang izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple-entry) indeks D12, sementara tiga orang lainnya terbukti mengantongi izin tinggal yang sudah kedaluwarsa.
"Hasil pemeriksaan kami, hanya 3 orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif," jelasnya.
Novyandri menambahkan, dugaan penyalahgunaan peruntukan izin tinggal serta pemberian keterangan tidak benar saat proses pengajuan visa menjadi landasan yuridis penindakan.
Seluruh WNA tersebut kini resmi dijatuhi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian ke negara asal masing-masing.
"Saat ini seluruhnya kami tempatkan di ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai sembari menunggu pelaksanaan pendeportasian," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa pengawasan terhadap mobilitas WNA di Bali terus diperketat, khususnya di kawasan pariwisata unggulan, guna menyaring turis yang berpotensi merusak citra pariwisata Pulau Dewata.
"Penegakkan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kualitas pariwisata dan keamanan di Indonesia," jelas Ramdhani.
Ramdhani memastikan institusinya berkomitmen menjaga iklim pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menindak tanpa kompromi WNA yang melanggar hukum.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas sinergi yang solid bersama kepolisian daerah setempat.
"Kami menyampaikan, apresiasi kepada jajaran Polda Bali yang telah mendukung tugas keimigrasian melalui pemberian informasi dan kolaborasi di lapangan," pungkasnya.
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































